by

PUPR Bentuk Balai Penyediaan Perumahan di Aceh hingga Papua

Ambon, BKA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) membentuk 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (Balai PPP) Direktorat Jenderal Perumahan guna mempermudah koordinasi serta mendorong Program Sejuta Rumah.
“Lokasinya tersebar dari Aceh sampai Papua Barat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana, Senin (6/7).
Ia mengemukakan pembentukan Balai PPP ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan Ditjen Perumahan guna mendorong program perumahan di Indonesia.
Dadang memaparkan para Kepala Balai PPP yang telah dilantik oleh Menteri PUPR nantinya akan segera melakukan koordinasi dengan kepala daerah guna mengetahui apa saja program perumahan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR sesuai kebutuhan dan perencanaan yang ada.
Dadang menjelaskan pengangkatan pejabat Kepala Balai PPP Direktorat Jenderal Perumahan juga telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Kementerian PUPR.
“Kami juga telah menyiapkan sumber daya manusia, lokasi kantor, sarana, dan prasarana Balai PPP,” jelasnya.
Dia mengungkap tugas balai PPP yakni melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.
Selain itu, Balai PPP ini berfungsi antara lain menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan serta rencana teknis pembangunan, hingga dukungan penanggulangan pascabencana serta penyediaan lahan dan pengembangan lahan.
“Fungsi lainnya adalah melaksanakan fasilitasi serah terima aset serta urusan tata usaha dan rumah tangga balai dan tugas lain oleh Direktur Jenderal Perumahan,” jelasnya.
Lokasi Balai PPP tersebut terletak di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten-DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
(INT)

Comment