by

Raja Porto Sebut Semua Proyek Fisik Rampung 100 Persen

Ambon BKA- Raja Porto Marten Namlohy yang dijerat kasus dugaan tipikor ADD dan DD Tahun 2015-2017 di Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), mengaku, semua proyek fisik di negeri yang dia pimpin itu rampung 100 persen.

Hal itu dia ungkap pada persidangan dengan agenda mendengarkan keterangannya di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (13/1).

Pengakuan itu membuat majelis hakim Jenny Tulak selaku hakim ketua, mencoba menelusi lebih dalam terkait bukti keterlibatan terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD pada tiga tahun berjalan.

Menurut Tulak, terdakwa tidak bisa berbohong karena bukti keterlibatannya termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yakni, ada tandatangan terdakwa untuk pencairan dana ADD dan DD tahun 2015, 2016 dan 2017.

“Sekarang bapa bilang proyek semua tidak bermasalah, tapi kan harganya semua dinaikan kan? Ini tandatangan bapa,” tanya Ketua Majelis Hakim tersebut, seraya memperlihatkan bukti BAP.

Tak sampai disitu, hakim terus mencecar keterlibatan terdakwa pada bukti-bukti dugaan korupsi lain. Misalnya, harga pajak dan kwitansi pembelanjaan item-item kegiatan lain yang di mark-up oleh terdakwa. “Ini kan tandatangan bapak, banyak kwitansi dinaikan harganya, termasuk uang pajak,” tegas hakim.

Namun, lagi terdakwa berdalih. Dia mengaku, semua urusan kwitansi dikerjakan oleh sekertaris dan bendahara, karena sudah ada pembagian tugas masing-masing. “Memang saya yang tandatangan yang mulia, tapi semua itu, sekertaris dan bendahara yang kerjakan. Saya tinggal tandatangan saja, karena saya tidak tahu menahu soal itu,” kata terdakwa, menjawab pernyataan hakim.

Mendengar pernyataan terdakwa, majelis hakim mengaku, terdakwa sebagai pimpinan, seharusnya bertanggungjawab atas semua urusan dalam negeri, apalagi mengelola uang negara berjumlah miliaran rupiah.

“Bapak tidak bisa berdalih, bapak kan pimpinan. Jadi harus tahu, dari urusan yang kecil hingga besar, bapak harus tahu, anggarannya berapa, pakai berapa di proyek ini dan sebagainya,” jelas majelis hakim.

Setelah dicecar beberapa pertanyaan, terdakwa akhirnya mengaku bersalah melakukan tindakan tersebut. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. “Saya akui salah yang mulia. Tapi memang dalam mengelola ADD ini, kami tidak tahu mengelolanya seperti apa, karena selama ini tidak pernah mendapat sosialisasi dari dinas pemberdayaan masyarakat desa di Maluku Tengah,” tandas terdakwa.

Usai mendengarkan keterangan terdakwa, hakim menunda sidang hingga 18 Januari 2021, untuk agenda mendengarkan saksi meringankan dari penasehat hukum terdakwa.

Untuk kasus ini, JPU Kecabjari Saparua, Ardy, mendakwa terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) KUHP.(SAD).

Comment