by

Rapid Test Berbayar Harus Diklasifikasi

Ambon, BKA- DPRD Maluku minta kepada Pemerintah daerah dan tim Gugus Covid -19, agar memberlakukan klasifikasi pada pelaksanaan rapid test berbayar kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Sehingga ada perbedaan pemberlakukan pembayaran antara yang mampu dan tidak mampu.

Anggota Tim Covid-19 DPRD Maluku, Hengki Paliama, mengatakan, untuk pelaku perjalanan demi kepentingan tugas, seperti pejabat daerah atau anggota DPRD, tidak masalah membayar rapid test Rp 500 ribu.

Tapi bagaimana dengan masyarakat yang ekonomi lemah, lanjutnya, dari mana uang itu didapatkan.

Disisi lain, larangan pemerintah sebelumnya untuk tidak pulang kampung ditaati warga. Namun setelah kapal mulai beroperasi, penumpang yang ingin pulang kampung, malah dibenturkan dengan aturan wajib mengikuti rapid test.

Ini boleh saja, katanya, asalkan gratis. Tapi yang terjadi sebaliknya, mereka harus membayar per orang Rp 500 ribu.

“Mereka yang menetap di Ambon sudah merasa kesulitan. Ketika ingin pulang, diperhadapkan dengan aturan rapid test berbayar. Kasihan kalau ini terjadi pada warga tidak mampu. Saya sarankan, harus ada klasifikasi dengan melihat pada kondisi masyarakat tidak mampu, harus digratiskan atau diturunkan harganya,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Maluku ini menegaskan, pemberlakuan klasifikasi rapid test berbayar sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah, dan harus disosialisasikan ke masyarakat agar diketahui.

Jika masih tetap berbayar, katanya, sudah tentu akan ada penilaian negatif terhadap pemerintah, kalau kebijakan mereka tidak berpihak kepada masyarakat.

Menurut dia, banyak masyarakat yang datang mengadukan hal itu ke DPRD, yang rata-rata merupakan masyarakat kurang mampu.

“Rapid test boleh dilakukan kepada pelaku perjalan, tetapi dengan klasifikasi dan pertimbangan biaya. Rp 500 ribu besar bagi warga tidak mampu. Ini perlu, agar tidak ada kesan pemerintah menyusahkan masyarakat kecil dengan rapid test ini,” pungkasnya.(RHM)

Comment