by

Rapid Test Disinyalir Jadi Bisnis

Ombudsman Minta Rapid Test Dihilangkan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, mensinyalir kalau syarat pelaksanaan rapid test bagi Pelaku Perjalanan (PP), sudah dijadikan bisnis. Bukan lagi sebagai upaya pencegahan Covid-19 ditengah masyarakat.

Untuk itu, Ombudsman akan berupaya untuk menghilangkan item rapid test dalam persyaratan bagi seseorang yang akan melaksanakan perjalanan antar daerah.

Upaya itu dilakukan unuk meringankan beban masyarakat, khususnya yang akan melakukan perjalanan antar daerah, karena biaya rapid test dinilai terlalu mahal. Padahal hasilnya bukan penentu seseorang terpapar virus corona atau tidak. Hanya reaktif atau tidak reaktif.

Lebih baik, katanya, kalau rapid test itu diganti saja dengan pelaksanaan Swab PCR secara langsung, untuk memastikan apakah seseorang terpapar Covid-19 atau tidak.

Dengan tidak efektifnya pelaksanaan rapid test bagi PP, maka sudah pasti tidak efesien dari segi anggaran. Apalagi pembiayaannya dibebankan bagi PP, yang nilainya dirasakan cukup membebani. Itu belum ditambah dengan biaya perjalananya yang harus mereka tanggung.

“Efektivitas dari rapid test sendiri juga itu diragukan. Karena orang yang di-rapid, setelah itu di-Swab, baru hasilnya terbukti. Berarti apa manfaat dari rapid test?” ujar Hasan, Kepada BeritaKota Ambon, di Kantor Ombudsman RI Maluku, Selasa (7/7).

Dia menilai, pelaksanaan rapid test yang dilakukan saat ini tidak lagi sebagai suatu bentuk pencegahan Covid-19, tapi sudah disinyalir sebagai sebuah bisnis.

“”Karena disinyalir rapid test tidak murni lagi sebagai bentuk pencegahan, tetapi disinyalir ini sudah bisnis. Padahal menurut Ombudsman, rapid test bukan kegiatan-kegiatan pribadi. Tetapi sudah mengarah ke pelayanan publik, ” ungkapnya.

Untuk itu, Hasan menegaskan, harus ada intervensi pemerintah untuk meringankan beban masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Terutama terkait pelaksanaan rapid test.

Memang, katanya, sudah ada upaya dari Ombudsman agar rapid test tidak dilakukan pra bayar, baik itu bagi pasien maupun pelaku perjalanan.

Memang pada rumah sakit milik pemerintah, tidak memungut biaya rapid test, khususnya bagi pasien inap. Tetapi bagi PP antar daerah, tetap dikenakan bayaran.

“Rumah sakit pemerintah untuk pasien, bebas atau gratis. Tetapi untuk orang yang akan melakukan perjalanan, bayar, ” katanya.

Karena itu, lanjutnya, Ombudsman Pusat maupun Perwakilan di daerah-daerah, akan berusaha agar pemerintah menggratiskan biaya rapid test.

“Ombudsman pusat maupun daerah di Indonesia akan mengusahakan, untuk menghentikan ini rapid test-rapid test yang merugikan,” tuturnya.

Jika memang upaya yang dilakukan tidak bisa, maka biaya rapid test untuk pelaku perjalanan itu harus diturunkan. Karena sebenarnya harga alat rapid test tersebut hanya Rp 60.000.

“Kalau misalnya dengan biaya orang yang mengukur, kemudian dengan biaya peralatan dan sebagainya Rp 90.000 sampai Rp 100.000, itu cukup. Jangan sampai Rp 350.000 atau Rp 400.000, ini paling tidak dihendaki oleh seluruh Ombudsman, ” pungkasnya.(BKA-1)

Comment