by

Rapid Test Masih Mahal

Ambon, Bka- Biaya rapid test di Kota Ambon. Belum ada perubahan tarif yang diberlakukan oleh sejumlah fasilitas kesehatan, sesuai Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Nomor HK.02.02/I 2875/2020.

Padahal surat edaran yang dikeluarkan pada 6 Juli lalu itu sudah sangat jelas mengatur tentang batas tertinggi tarif pemeriksaan rapid test sebesar Rp 150.000, yang berlaku secara nasional.

Pemberlakuan tarif maksimun itu dilakukan untuk menyeragamkan tarif rapid test, sehingga tidak menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat. Terutama mereka yang ingin melakukan rapid test untuk kepentingan perjalanan keluar daerah. Karena selama ini, tarif yang diberlakukan sangat bervariasi, termasuk di Kota Ambon.

Di Kota Ambon terdapat enam fasilitas kesehatan yang dapat melakukan rapid test bagi masyarakat, yakni, Rumah Sakit Alfatah, Rumah Sakit Sumber Hidup (GPM), Rumah Sakit Bhakti Rahayu, Rumah Sakit Otto Kwik, Laboratorium Klinik Prodia dan Apotek Klinik Kimia Farma

Salah satu petugas Apotek Klinik Kimia Farma yang ditemui mengungkapkan, masyarakat yang berminat untuk di Rapid Test harus membayar Rp 450.000.

Alasan tarif itu masih diberlakukan karena belum ada pemberitahuan terkait Permenkes tersebut. Mereka masih menunggu arahan dari kantor pusat.

“Kita ikuti aturan kantor pusat. Soal Permenkes, belum ada pemberitahuan,” katanya, di ruang Informasi Apotek Klinik Kimia Farma, Kamis (9/7).

Pernyataan yang sama juga disampaikan pihak Rumah Sakit Alfatah. Harga Rapid Test belum turun, masih tetap Rp 400.000. Namun alasannya berbeda. Karena alat rapid test dibeli dengan uang pribadi rumah sakit. Tidak ada bantuan alat rapid test dari pemerintah.

Alasan yang sama ditemui di Rumah Sakit Sumber Hidup. Tarif rapid test yang mereka kenakan sebesar Rp 500.000. Belum ikut Permenkes, karena alat rapid test beli dengan uang pribadi. Bukan bantuan pemerintah. Alasan serupa juga ditemui di Rumah Sakit Bhakti Rahayu, kalau tarif rapid test masih Rp 450.000.

Terkait hal itu, Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, tarif rapid test harus sesuai dengan yang telah tertuang dalam Permenkes.

“Permenkes yang baru tentang standarisasi dari harga rapid test, maka harga rapid test tidak boleh lagi ada yang lebih dari Rp 150.000,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G. Latuheru, mengaku, Dinas Kesehatan Kota Ambon sementara melakukan evaluasi terkait surat edaran tersebut. Karena selama ini, Pemerintah Kota tidak pernah melakukan rapid test bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar daerah.

Namun menurut dia, edaran tersebut tetap akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon, agar seluruh lokasi rujukan yang direkomendasikan Pemerintah Kota dapat berlakukan harga yang sama, sesuai surat edaran tersebut sebesar Rp 150.000.

“Yang pemerintah lakukan rapid itu kan untuk tracking pasien secara gratis. Tapi kalau rapid test secara mandiri, itu bayar karena dilakukan oleh pihak swasta. Ada harganya Rp 400.000, Rp 600.000 sampai 700.000. Tapi sebetulnya, dengan surat yang ditandatangani Kantor Kesehatan Pelabuhan diterukan dari Dirjen itu sudah diharuskan, harganya setinggi-tingginya itu Rp 150.000. Dan sementara dievaluasi oleh dinas ke seluruh tempat pelaksanaan rapid test itu,” tutur Latuheru.

Diakuinya, ada enam lokasi yang diberikan izin oleh pemerintah sebagai lokasi rujukan untuk pelaksanaan rapid test secara mandiri bagi pelaku perjalanan, seluruhnya sementara dievaluasi untuk pelaksanaan satu harga.

Sehingga diharapkan, para pihak yang melakukan rapid test mengikuti anjuran pemerintah, dan tidak memungut biaya besar dari para pelaku perjalanan yang melakukan rapid test mandiri.

“Pelaksanaan rapid test itu bisa dilakukan terhadap fasilitas kesehatan apakah dokter, apoteker dan lainnya yang penting ada laboratorium dan tim analis yang dianggap memenuhi syarat. Tapi kita harap mereka tidak pungut biaya besar lagi. Nanti kita koordinasi dulu, mungkin sudah dikeluarkan dan kita siap tandatangani,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Johni Wattimena, menambahkan, pembahasan terkait harga rapid test sebesar Rp 150.000 telah disampaikan dalam rapat pansus bersama Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon, beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Ambon.

“Sudah kita sampaikan, bahkan kata dinas itu sudah dilakukan pertemuan dengan pihak puskesmas atau klinik yang melakukan rapid test mandiri. Setelah dikeluarkan surat edaran itu, ditindaklanjuti oleh KKP. Kalau rumah sakit swasta, itu nanti provinsi yang pertemuan untuk lakukan pemerataan harga rapid test mandiri,” tutup Politisi Gerindra ini. (UPE/BKA-1).

Comment