by

Ratusan Rumah Dibangun Tanpa IMB

Ambon, BKA- Izin Mendirikan Bangunan (IMB), merupakan salah satu syarat wajib yang harus dikantongi seseorang saat akan membangun sebuah rumah. Sayangnya hal ini kadang dilanggar dan banyak rumah tanpa IMB yang berdiri di Kabupaten Kepulauan Aru.

Kesadaran masyarakatnya dalam pembuatan IMB, diduga masih sangat rendah sehingga beberapa tahun ini, ratusan rumah telah berdiri tanpa IMB.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru, Marten. Putnarubun, saat dikonfirmasi mengaku, banyak bangunan yang dikerjakan khusus di Dobo (ibukota kabupaten Aru) tidak memiliki IMB. Padahal sesuai aturan, setiap pembangunan yang dilakukan dalam bentuk apapun harus dan wajib mengurus IMB.

“Ia benar, banyak bangunan yang dikerjakan di Kota Dobo ini tidak memiliki IMB. Padahal, setiap pembangunan dalam bentuk apapun harus dan wajib mengurus IMB lebih dulu,” ungkap Putnarubun.

Dijelaskan pula, untuk proses penerbitan IMB, Dinas yang dipimpinnya hanya memberikan rekomendasi untuk seseorang dapat memperoleh IMB dari Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), sementara untuk proses pembayaran dilakukan di bank.

“Kalau dulu, proses untuk memperoleh IMB dan pembayarannya dilakukan di Kantor Dinas PUPR, tapi sekarang sistim itu sudah tidak berlaku lagi. Kita hanya memberikan rekomendasi untuk mendapatkan IMB dari DPTSP. Pembayaran IMB langsung ke Bank ,” sebutnya.

Pantauan koran ini, meski telah diberikan kemudahan oleh pemerintah bagi pelaku pembangunan untuk dapat mengantongi IMB, namun niat baik untuk mengurus surat penting itu tak kunjung dilakukan.

Parahnya, proses pembangunan tanpa IMB tetap berlanjut. Dan pemerintah daerah setempat tidak bisa bertindak secara tegas untuk menghentikan proses pembangunan yang dikategori ilegal itu. Akibatnya, dampak dari aktivitas pembangunan tanpa IMB ini menjurus ke kerusakan lingkungan.

Faktanya, saat musim hujan yang terjadi hanya beberapa jam, Kota penghasil mutiara ini sudah dilanda banjir. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah setempat, untuk harus bertindak tegas menertibkan seluruh pembangunan yang tidak mengantongi IMB itu. (WAL)

Comment