by

Ratusan Supir Ngamuk di DPRD

Tolak Pemberlakuan Ganjil Genap
Ambon, BKA- Tolak Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 tahun 2020, ratusan supir angkot trayek Passo lakukan aksi protes di DPRD Kota Ambon, Jumat (5/6).

Mereka meminta agar Perwali tersebut dibatalkan, terkhusus pada pasal 32 tentang Pemberlakuan Ganjil Genap yang dianggap merugikan supir angkot.

Sebelum diterima Komisi III DPRD Kota Ambon, para supir ini sempat berorasi di depan gedung tersebut. Mereka ingin, agar para legislator dapat menyuarakan aspirasi mereka ke Pemerintah Kota Ambon untuk membatalkan pemberlakuan ganjil genap yang akan diterapkan pada Senin (8/6) pekan depan.

Sebab, dengan pembatasan kendaraan tersebut, para supir angkot merasa akan lebih kesulitan untuk mencari nafkah di tengah pandemi Covid-19.

Mereka juga mengeluhkan terkait bantuan sosial dari pemerintah. Dimana dari total 136 supir yang ada, hanya 4 orang yang baru menerima bantuan tersebut.

“Kami sangat resah dengan adanya pemberlakuan ganjil genap. Makanya kami datang ke DPRD untuk suarakan aspirasi kami. Kami minta pasal 32 itu dibatalkan,” tegas Koordinator Supir Angkot Trayek Passo, Izak Pelamonia, kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Jumat (5/6)

Dikatakan, sejak merebaknya virus Corona di Ambon, Pemerintah Kota lewat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon telah mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan muatan penumpang angkot dari 12 orang menjadi 6 orang. Sehingga berdampak terhadap pendapatan mereka.

Namun ketika akan diberlakukan sistim ganjil genap sesuai pasal 32 pada Perwali dimaksud, justru lebih menyulitkan para supir untuk mencari nafkah.

“Pemberlakuan hanya muat 6 orang saja kami sudah resah, apalagi ditambah dengan sistim ganjil genap. Ini harus dibatalkan,” tandasnya.

Ia menilai, ketika pemberlakuan ganjil genap diterapkan, maka aktivitas supir angkot untuk mencari nafkah hanya 14 hari dalam satu bulan. Yakni pelat nomor ganjil hanya beraktivitas di hari Senin, Rabu dan Jumat, sementara genap pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

“Berarti dalam sebulan kita hanya beraktivitas 14 hari. Tapi 14 hari ini kita mau setor berapa ke majikan. Lalu gaji kita nanti gimana,” kesalnya.

Diakuinya, hingga kemarin, belum ada sosialisasi terkait pemberlakuan tersebut. Padahal, janji pemerintah akan melakukan sosialisasi dalam jangka waktu 3-4 hari sebelum diberlakukan pada Senin depan.

Sehingga Perwali terkait pemberlakuan ganjil genap harus segera dicabut. Jika tidak, para supir angkot akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah yang lebih banyak.

Belum lagi, lanjut dia, terkait bantuan BLT, BST maupun KPH, hanya sekitar 4 orang yang sudah menerima salah satu bantuan tersebut. Sementara ratusan supir lainnya belum menerima.
“132 ini tidak terima bantuan. Lalu sekarang ada kebijakan ganjil genap. Ini menyusahkan kita. Kalau tidak dibatalkan, kita akan lakukan aksi lanjutan,” pesannya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Johny Wattimena, mengatakan, akan mempertanyakan masalah ini ke Pemerintah Kota. Menurut dia, sebelum adanya Perwali tersebut, sudah dilakukan pembatasan penumpang pada setiap angkot yang hanya berjumlah 6 orang.

“Kalau kita kaji pasal 32 ini, maka bukan hanya supir Passo yang berdampak, semua sopir kena. Seyogyanya justru mengurangi pendapatan. Komisi akan panggil Dishub dan pihak terkait untuk dilakukan kajian. Kita tanyakan latar belakangnya apa sehingga perwali pasal 32 ditetapkan, padahal sudah lebih awal dilakukan pembatasan jumlah penumpang,” tutup Politisi Gerindra ini.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally, memberikan apresiasi kepada ratusan supir angkot Passo yang datang lebih awal ke DPRD untuk menyikapi aturan dimaksud. Karena menurut dia, pemberlakuan ganjil genap sangat merugikan para supir dan pengusaha angkot di Ambon. Apalagi jika mobil yang digunakan masih dalam masa kredit.

“Seharusnya Dishub mensosialisasikan aturan ini terlebih dahulu baru ditetapkan. Dan sangat disayangkan, lembaga DPRD sama sekali tidak diminta pendapat terkait pemberlakuan ganjil genap yang dibuat dalam bentuk Perwali,” beber Wally.

Politisi PKS ini menilai, dalam megambil keputusan terhadap percepatan kondisi ekonomi dan sosial, dirinya mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota. Asalkan tidak merugikan pihak lain dalam bentuk yang dibuat.

Dituturkan, dengan pemberlakuan ganjil genap nanti, para supir angkot tidak bisa beroperasi selama 30 hari. Dan dipastikan, mobil penumpang itu hanya bisa beroperasi selama 14 hari saja.

“Belum lagi dari penyampaian para supir Passo tadi (kemarin), banyak yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Maka Pemkot harus evaluasi bantuan sosial untuk masyarakat, termasuk para supir angkot. Baru kemudian buat aturan guna percepatan pemulihan ekonomi menuju new normal. Bukan sebaliknya membuat aturan sehingga warga yang dibebankan,” imbuhnya.

Wally menambahkan, Pemerintah Provinsi lewat Dishub Provinsi Maluku harus melakukan pengawasan terhadap angkot Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang masuk kota Ambon tapi tidak dibatasi penumpang. Sementara semua angkot di Ambon telah dibatasi dalam mengangkut penumpang.

“Saya sendiri, sangat tidak setuju dengan aturan ganjil genap yang akan dilaksanakan itu. Aturan itu perlu dievaluasi kembali dan tidak perlu diberlakukan sebagai pendanda bahwa masalah supir dan pengusaha angkot juga dirasakan pemerintah kota,” tutup Wally. (UPE)

Comment