by

RBK Kembali Minta Kasrul Selang Dicopot

Ambon, BKA- Tuntutan agar Kasrul Selang dicopot dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, kembali dilontarkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Revolusi Beta Kudeta (RBK).

Tuntutan serupa pernah disampaikan RBK beberapa kali di depan Kantor Gubernur Maluku. Namun kali ini, tuntutan itu disampaikan di depan Kantor DPRD Maluku, Selasa (19/9).

Sebab tuntutan itu masih sama, yakni, menindaklanjuti aksi Kasrul Selang yang berjoget dan bernyanyi dilakukan di Kantor DPRD Maluku, pada peringatan HUT Provinsi Maluku ke 75.

Bukan hanya mendesak pencopotan kasrul Selang dari jabatan Sekda Maluku, namun gabungan mahasiswa beberapa perguruan tinggi itu juga meminta agar DPRD memfasilitasi pembebasan 17 warga yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perampasan jenazah Covid-19 yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, beberapa waktu lalu.

Pantauan BeritaKota Ambon dilokasi, aksi itu dilakukan oleh sekitar 20 mahasiswa. Mereka tiba di Kantor DPRD Maluku sekitar pukul 11.00 WIT menggunakan mobil pic-up, yang berisikan sound syistem atau pengeras suara.

Koordinator Lapangan (Korlap) RBK, Teny Rumakefy, dalam orasinya menyampaikan tiga poin tuntutan. Pertama, meminta pencopotan Kasrul Selang dari jabatan Sekda Maluku. Kedua, memproses PAW terhadap Anggota DPRD Maluku yang ikut berjoget pada HUT Provinsi Maluku. Ketiga, meminta pembebasan bagi 17 tersangka kasus perampasan jenazah HK di Jalan Jenderal Sudirman.

Setelah kurang lebih 30 menit berorasi, akhirnya Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, didampingi Melkianus Sairdekut, Hatta Hehanussa dan Hengky Pelata, serta Sekwan Maluku, Bodewin Wattimena, langsung menemui pendemo.

Wattimury mengatakan, semua yang menjadi apresiasi mahasiswa akan ditindaklanjuti untuk nantinya dibahas secara internal pimpinan, termasuk dengan Kapolda Maluku.

Namun secara kelembagaan, kata Wattimury, DPRD tidak bisa langsung mengintervensi. Karena terkait permintaan pencopotan Sekda Maluku, bukan menjadi kewenangan DPRD. Tapi ada mekanisme dan aturan saat diberlakukan UU birokrasi.

Sama halnya dengan permintaan pembebasan 17 warga yang ditahan karena dugaan perampasan jenazah Covid-19. DPRD juga sudah melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan Polda Maluku.
“Kalau soal proses hukum Anggota DPRD, silahkan kalian malaporkan langsung ke Polisi. Kami tidak bisa melapor anggota, tapi kalian lah yang melapor, bahwa kami telah melanggar protokol kesehatan. Itu mekanisme hukumnya,” terang Wattimury.

Namun menurutnya, apa yang dilakukan oleh Sekda Maluku maupun sejumlah anggota DPRD Maluku pada HUT Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu lalu, merupakan sebuah bentuk spontanitas yang tidak direncanakan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, mengatakan, menyangkut tiga point tuntutan yang disampaikan para para mahasiswa yang tergabung dalam RBK, akan dibicarakan ditingkat pimpinan dewan.

“Menyangkut pencopotan pak Sekda, sanksi dari partai politik terhadap anggota DPRD yang ikut berjoget, dan soal pembebasan terhadap 17 tersangka kasus perampasan jenazah HK, kami akan membicarakan point-point apa yang akan kami lakukan. Kami akan berkoordinasi di tingkat pimpinan mengenai hal ini,” tandas Sairdekut.

Lebih lanjut, Sairdekut mengatakan, secara kelembagaan, pimpinan DPRD Maluku telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas aksi spontanitas berjoget yang terjadi di Gedung DPRD Maluku.
“Beberapa waktu lalu, setelah kejadian itu, baik pak Ketua DPRD Lucky Wattimury dan saya sendiri, sudah menyampaikan permohon maaf kepada masyarakat terkait aksi spontan itu,” ujar Sairdekut, sembari menambahkan apa yang dilakukan itu tidak bermaksud untuk melukai hati rakyat. (RHM)

Comment