by

Realisasi Anggaran Dinkes Maluku 2019 Rendah

Ambon, BKA- Realisasi anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku tahun 2019, dinilai Komis IV DPRD Maluku masih rendah.

“Komisi IV tadi dalam agenda pertemuan dengan Dinkes Maluku, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dalam realisasi anggaran tahun 2019, temuan komisi bahwa tingkat realisasinya rendah, padahal pagu anggaranya cukup tinggi, sesuai laporanya sekitar Rp 30 miliar. Namun realisasinya hanya sekitar Rp 23 miliar,” ungkap Anggota Komisi IV, Edwin Huwae, pada awak media usai menghadiri rapat komisi bersama Dinkes Maluku, Jumat (28/8).

Komisi IV pun berharap, dalam realisasi anggaran, program kegiatan Dinkes harus lebih diperbanyak. Sehingga realisasi anggarannya tidak rendah seperti yang jelaskan dalam rapat komisi.

Tapi setelah mendengar penjelasan, lanjutnya, ada berapa agenda kerja yang dilakukan hampir diujung akhir tahun anggaran. Hal itu membuat Dinkes sangat berhati-hati, agar jangan sampai program yang dilaksanakan tidak bisa terpenuhi dan menjadi temuan dari PPK.

Bukan hanya itu, juga menyampaikan keluhan terkait minimnya koordinasi antara Dinakes Provinsi Maluku dengan Dinkes Kota Ambon dan Maluku Tengah.

“Dalam rendahnya koordinasi, tentunya punya dampak terhadap penanganan Covid-19 di Maluku. Itu yang kemudian membuat rencana Komisi IV akan mengundang Dinkes Provinsi, Kota Ambon dan Malteng. Sebab dalam penanganan Covid-19, bukan ansinya Kota Ambon sendiri, tapi kita juga harus melihat Ambon ini dengan kaca mata yang lebih komprehensif. Karena kita juga harus melihat Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat. Sebab orang-orang di ketiga kecamatan itu ada yang beraktifitas di Kota Ambon. Sebaliknya, juga orang-orang dari Kota Ambon,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, sudah pasti ada interaksi sosial antara masyarakat di wilayah Kota Ambon dan Malteng. Alhasil, kalau Kota Ambon hanya mau menangani yang di Kota Ambon dan mengabaikan yang dari Malteng, tentunya dalam penangananya tidak akan tepat.

Selain itu, dalam penanganan tes swab yang dilakukan Dinkes harus mengacu pada persyaratan WHO, yakni, 1:100 penduduk yang dilakukan dalam kurun waktu sepetang (seminggu). Hal itu dilakukan agar Dinkes memiliki data yang akurat terkait dengan sebaran dari tingkat penularan virus corona.

“Nah, kalau tes yang sekarang, kalau menurut saya belum mencukupi persyaratan WHO. Kalau menggunakan tes yang belum mencukupi dari standar WHO, maka kebijakan yang dibuat, baik yang dibuat Gustu Provinsi maupun Kota Ambon, kalau menurut saya tidak akan tepat. Apa lagi data yang kita lihat ini kan turun-naik. Apakah turun-naik karena temuannya sedikit, ataukan karena kendala tidak cukup tersedianya loboratorium,” bebernya.

Padahal, lanjutnya, seluruh masyarakat maupun Pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten/kota di Maluku, sangat mengingkan agar situasi ini segera berakhir.

“Kami dari Komisi IV sangat berharap, dalam penanganan Covid-19 dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan WHO dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” tandasnya. (RHM)

 

 

Comment