by

Rektor Unpatti Didesak Bebaskan Biaya UKT

Ambon, BKA- Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof. Dr. M. J. Sapteno, didesak agar membebaskan mahasiswa dari kewajiban pembayaran Uang Kuliah Tunggal (KT), selama masa pandemi Covid-19.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Unpatti Ambon, Safri Rumakway. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang besar perekonomian masyarakat, termasuk orangtua para mahasiswa. Sehingga pihak kampus harus dapat memberikan solusi kepada mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 ini, demi keberlanjutan pendidikan mereka di kampus biru itu.

“Mahasiswa sangat memerlukan kebijakan yang solutif. Dalam hal ini, mengambil kebijakan pembebasan UKT. Mengingat semester baru akan segera dimulai oleh para mahasiswa. Karena itu, kami mendesak pak Rektor Unpatti, untuk dapat mengambil kebijakan terkait dengan hal ini,” kata Safri, Kamis (4/6).

Sesuai dengan ketentuan mengenai UKT, dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 39/2017, yakni, biaya yang ditanggung setiap mahasiswa harus berdasarkan kemampuan ekonominya.

Dengan Permendikbud tersebut, pihak kampus sudah harus mengambil kebijakan secepatnya. “Pembayaran pada setiap awal semester baru juga sudah diatur. Untuk itu, pihak kampus, dalam hal ini rektor yang adalah pimpinan tertinggi kampus, harus segera mengambil kebijakan. Bukan hanya sekedar mendengarkan keluhan mahasiswa saja, namun juga harus mampu merealisasikan solusi terbaik. Karena itu, kami mendesak pak rektor untuk membebaskan biaya UKT selama masa pandemi ini,” tegasnya.

Selain itu, Safri mengungkapkan, untuk menyiasati proses perkualiahan tetap berjalan di masa pandemi Covid-19, tampa menambah beban pembiayaan kepada mahasiswa, pihak kampus mengambil kebijakan pembiayaan kuota internet gratis bagi mahasiswa.

Namun hal itu, dinilai tidak berjalan efektif. Karena proses kuliah online tidak seefektif kuliah secara tatap muka langsung. Sehingga jika biaya UKT tidak dibijaki, maka antara hak dan kewajiban, tidaklah seimbang.

“Di tengah pandemi ini, masih sulit menggantikan proses kuliah secara langsung. Padahal maksud dari biaya UKT ini dibayar agar mahasiswa optimal dalam proses perkuliahan. Ini yang nantinya tidak adil, jika mahasiswa masih tetap membayar UKT, dengan proses pembelajaran daring yang tidak efektif,” paparnya.

Karena itu, salah satu langkah solotif, menurut Safri, adalah, rektor Unpatti segera membebaskan biaya UKT. Agar mahasiswa bisa terus bertahan mengikuti perkulihan ditengah pandemi Covid-19 ini.

“UKT hanya untuk mengoptimalkan proses belajar secara langsung. Bukan untuk memperkaya kampus. Singkatnya, UKT adalah kewajiban yang harus dibarengi dengan pemberian hak yang sepantasnya dari pihak PTN kepada mahasiswa. Ini yang menjadi salah satu alasan, mengapa kebijakan UKT perlu mendapat tanggapan lebih dari pihak kampus,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Rektor Unpatti Ambon, Prof. Dr. M. J. Sapteno, mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan semua pimpinan fakultas, guna membahas biaya UKT. Sehingga dia meminta seluruh mahasiswa Unpatti agar bersabar menunggu hasil pertemuan.

“Yang punya mahasiswa kan, dekan. Jadi, saya harus rapat dulu dengan mereka. Saya tidak bisa ambil keputusan sendiri, tampa mereka. Mau bebaskan atau meringankan biaya UKT, nanti kita bahas dalam rapat. Karena itu, mahasiswa diharapkan tetap tenang dan sabar,” pungkas Sapteno. (LAM)

Comment