by

Rencana Kunjungan Presiden Ditunda

Ambon, BKA- Presiden RI, Joko Widodo, berencana kembali mengunjungi Maluku, pada pekan ketiga Februari. Namun rencana tersebut tertunda.

Orang nomor satu di Indonesia itu berencana mengunjungi Maluku, untuk meninjau langsung lokasi pembangunan Ambon New Port dan Pelabuhan Lumbung Ikan Nasional (LIN) terintegrasi, yang berada di antara Desa Waai-Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan luas 700 hektar.

Tapi karena minimnya persiapan, akhirnya rencana tersebut diundur. Belum ada lagi kepastian tanggal terkait rencana kunjungan presiden tersebut.

“Mungkin dalam waktu yang tidak lama, Presiden Joko Widodo akan berkunjung di Ambon, Maluku,” ungkap Gubernur Maluku, Murad Ismail, ketika memberi sambutan pada acara pelantikan MPW dan DPW PKS Maluku yang digelar di Swisbell Hotel, Senin (22/2).

Menurutnya, Ambon New Port akan menjadi pelabuhan peti kemas terbesar di kawasan Indonesia Timur, yang nantinya mengekspor ikan Tuna ke China, Korea dan beberapa negera lainnya.

Keberadaab Ambon New Port dirasakan penting, kata Murad, sebab ekspor ikan yang dilakukan Maluku melalui Surabaya ke Jepang, memakan waktu 25 hari. Tapi kalau dilakukan langsung melalui pelabuhan yang ada di Maluku, itu hanya memakan waktu 12 hari.

“Kalau 25 hari, ikan yang tadinya harga 100 dolar turun menjadi 10 dolar. Jadi kalau kita ekspor dari Maluku langsung yang lama 12 hari sudah sampai ke tujuan, itupun kapasitas ekspor diatas 80 sampai 100 ton, maka keuntungan kita disitu,” urainya.

Namun untuk 15 ton sampai 25 ton, kata Mantan Dankor Brimob Polri ini, akan dieskpor menggunakan jasa pesawat Garuda, sebagai tindak lanjut MoU dengan Direktur Utama Garuda.

“Hampir setiap hari ekspor Tuna ke Jepang. Jadi pertumbuhan ekonomi Maluku dalam masa Pandemi Covid-19 hanya 2 provinai yang tidak mengalami minus, salah satunya Maluku mengalami plus diatas 2 persen tingkat nasional,” tuturnya.

Kunjungan Presiden RI Joko Widodo nanti, untuk menjawab kunjungan awal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono, yang meninjau lokasi pembangunan pelabuhan terintegrasi dan Ambon New Port pada 5 Februari 2021 lalu.

Disela-sela tinjauan itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, diatas KM Siwalima, mengungkapkan, kunjungan yang dilakukan itu dalam rangka menindaklanjuti program LIN yang sudah dicanangkan sejak tahun 2014.

“Dalam konteks itu, atas arahan Pak Presiden Joko Widodo kepada kami untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan menuju Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional,” ujarnya.

Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, lanjutnya, program tersebut tidak boleh berlama-lama. Perlu action cepat. “Untuk itu, tahun 2023, baik pelabuhan dan tenan-tenan untuk industri sudah harus bisa berjalan,” pintanya.

Hal inipun juga diakui Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, kalau sesuai perintah Presiden, pebuhan dan LIN harus segera dikerjakan.

“Ini suatu yang luar biasa. Artinya kita merencanakan sejak beberapa tahun yang lalu, kita sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden secara khusus minggu lalu menegaskan, pelabuhan dan LIN harus segera dikerjakan,” ucapnya.

Menindaklanjuti hal itu, leading sektor di bidang perhubungan sudah melakukan studi secara mendalam, bahkan didukung oleh studi yang dilakukan Bank Dunia, bahwa daerah Maluku, terkhususnya Ambon sudah harus dibangun sebagai pelabuhan.

Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono, menegaskan Kementerian Kelautan Perikanan, mengupayakan seluruh potensi ekonomi sektor perikanan bisa berpusat di Ambon, Maluku.

“Itu yang menjadi tugas dan pekerjaan saya. Lalu ada terbangunnya satu pelabuhan perikanan modern seperti di Japang” tandasnya.

Untuk penyediaan sarana pelabuhan, memurutnya menjadi tugas dan tanggungjawab Menteri Perhubungan, perizinan investasi menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala BKPM, sedangkan perizinan wilayah menjadi kewenangan Gubernur.

“Saya mempersiapkan aspek ekonomi adalah ikan dan lain sebagainya, yang berkaitan biota laut, hal ini yang sementara disiapkan,”tukasnya.

Dirinya meminta dukungan dari media masa, dan seluruh masyarakat Maluku, sehinga pembangunan ekonomi timur bisa dilakukan secepatnya.

Terkait luasan Pelabuhan Terintegrasi, sesuai paparan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris, mengatakan, total luas lahan Pelabuhan terintegrasi dan Ambon New port mencapai 717,288 hektar, panjang garis pantai 2650 meter, dari titik garis pantai BM0 ke arah gunung panjang 3070 meter, dari sisi kanan ke arah daratan panjangnya 3130 meter.

Kondisi topografi berbukit mulai dari garis pantai dengan ketinggian non, kemudian naik ke arah daratan yang paling tertinggi 175 meter.

Dibagian pesisir, direncanakan dibangun pelabuhan perikanan terintegrasi dan Ambon New Port, dengan panjang garis pantai 2650 meter.

“Kalau dilihat dari sisi BM0 sejauh 600 meter ada terumbu karang dibagian laut, sehingga tidak efektif dibuat dermaga. Lebih dari 600 meter ke arah paling unjung 2050 meter, dapat dibuat dermaga untuk kepentingan pelabuhan perikanan dan Ambon New Port,” bebernya.

Apabila digunakan untuk membangun dermaga perikanan dari garis pantai, maka jelasnya harus dibuat frestel sepanjang 100 meter, untuk mendapat kedalaman 6 meter dari permukaan laut.

Sedangkan untuk kebutuhan Ambon New Port, bongkar muat logistik harus dibuat frestel sepanjang 820 meter dari garis pantai ke arah dermaga, dengan posisi kedalaman laut lebih kurang 16 meter, sehingga dapat disingahi kepal kargo bermuatan 60 ribu Dwt.

Di bagian sisi daratan dari pada pantai, sampai posisi 110 meter harus melakukan cut and fill atau gali dan uruk, sehingga dapat dibangun fasilitas utama maupun pendukung pelabuhan.

Kemudian disisi lain, ada ketinggian 175 meter akan lebih efektif digunakan untuk ruang terbuka hijau.

Sedangkan sisi lain adalah untuk fasilitas industrialisasi, mulai dari pabrik es, kolstor, pabrik pakan, pabrik pengairan ikan, dan industrialisasi lainnya. (BTA)

Comment