by

Reses, Anos Jaring Aspirasi Warga MBD

Ambon, BKA-Jalankan agenda reses, Anggota DPRD Maluku Dapil IV, Anos Yermias, kembali melakukan penjaringan aspirasi pada daerah pemilihannya. Reses kali ini dipusatkan di desa Batumiau, Lailutun, Tomra dan desa Nuwewang, kecamatan Letti, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Reses yang dilakukan Anggota DPRD Maluku dua periode ini, turut mengedepankan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker dan jagar jarak, dengan membatasi jumlah masyarakat yang hadir dari biasanya.

Reses masa sidang III tahun persidangan 2020 ini, Anos menampung seluruh aspirasi maupun keluhan warga di Kecamatan Pulau Letti itu. Dan sebagian besar, warga MBD ini mengeluhkan soal ketersediaan air bersih, pasokan listrik dan pelayanan kesehatan.

Ketua Fraksi Golkar DPDRD Maluku ini mengaku, selama masa reses ketiga ini, Ia telah mengunjungi empat desa di Kecamatan Letti. Yakni dari Tiakur, menumpangi speedboat hingga menggunakan sepeda motor untuk bisa sampai ke daerah yang dituju.

Berbagai keluhan warga pada empat desa tersebut yang Ia kunjungi, warga juga mengeluhkan soal minimnya pasokan obat-obatan pada puskesmas yang ada. Bahkan, warga juga mengeluh soal kurangnya tenaga pendidik. Yang mana, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten MBD dalam menunjang proses belajar selama masa pandemi Covid-19.

Yakni siswa diharuskan belajar dari rumah menggunakan sistem daring. Sementara fasilitas penunjang seperti internet maupun keterbatasan smartphone, tidak dimiliki anak didik lantaran keterbatasan ekonomi orang tua.

Menjawab semua keluhan warga yang berada di perbatasan antara lndonesia-Timor Leste, Anos akan menyampaikan seluruh aspirasi warga MBD ini kepada DPRD Maluku, untuk didorong bersama-sama ke Pemerintah Provinsi Maluku.

Khusus terkait air bersih, sambung Anos, Ia akan memperjuangkan pembangunan embung yang berlokasi di desa Batumiau dan Laitutun. Dengan menggunakan anggaran pusat bernilai miliaran rupiah, untuk mengatasi krisis air bersih di beberapa desa di Pulau Letti.

“Pembangunan Embung di dua desa ini, tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan air dengan volume yang cukup besar pada beberapa desa di Pulau Letti,”ungkap Yermias, saat dihubungi koran ini, Minggu (13/9).

Tak hanya itu, Anos menilai, pemerintah juga akan membangun embung lanjutan pada desa Batumiau dengan anggaran mencapai Rp 2. 528. 781. 811. Sementara pembangunan embung lanjutan di desa Laitutun, nilainya mencapai Rp 2.828. 620.000.

Namun akibat terjadinya banjir dari luapan embung, maka dibangun lagi saluran air menuju laut yang luasnya mencapai 1.000 meter persegi. Dan pembangunannya sementara dilakukan, sehingga diharapkan dapat dikerjakan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Dengan adanya pembangunan dua embung itu, lanjut Anos, sangat membantu masyarakat. Terlebih bagi peternak sapi yang mati akibat kekurangan air. Dan dengan adanya ketersedian air, tingkat kematian ternak bisa ditekan.

Khusus kebutuhan air bersih di desa Tomra dan Nuwewang (Letti Barat), Ketua Komisi III DPRD ini berjanji akan memperjuangkan agar bisa dibangun satu embung. Sementara menyangkut dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan listrik juga akan menjadi perhatian serius dirinya sebagai wakil rakyat di DPRD Maluku.

“Yang saya sesali, persoalan-persoalan yang mestinya menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten MBD, tidak direspon dengan baik. Ambil contoh misalnya, persoalan pelayanan kesehatan yang tidak optimal dan kurangnya pasokan obat-obatan. Ini sangat memprihatinkan,” beber dia.

Tak hanya itu, Anos menambahkan, minimnya perhatian pemda setempat dalam upaya memenuhi fasilitas penunjang bagi siswa yang melakukan proses belajar mengajar di rumah. Padahal seharusnya ada kebijakan yang diambil dinas terkait, agar anak-anak didik selama melakukan proses belajar mengajar di rumah, tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tapi yang terjadi, tidak ada langkah-langkah yang dilakukan Pemda setempat.

“Ini sangat memprihatinkan sekali. Kedepan saya harap pemerintah MBD lebih fokus pada kebutuhan dasar di masyarakat. Termasuk persoalan listrik yang sangat berdampak besar bagi masyarakat,” tukasnya.

Ia menyadari, terkait persoalan listrik bukan kewenangan Komisi Ill DPRD Maluku. Namun sebagai anggota DPRD Maluku Dapil KKT dan MBD, dirinya akan membantu menyuarahkan persoalan ini kepada Komisi ll DPRD Maluku.

“Saya sudah hubungi langsung Ketua Komisi ll , ibu Tethool Tuankotta untuk menyampaikan persolan ini. Beliau katakan bahwa Komisi II akan tindaklanjuti persoalan listrik di Pulau Letti dengan menemui Kementerian terkait. Agar mesin disel yang sudah tidak layak dipakai itu digantikan dengan mesin pembangkit yang baru,” tutup Anos. (RHM)

Comment