by

Retribusi Kendaraan Perlu Dikaji

Ambon, BKA- Dengan adanya pandemi Covid 19 di Kota Ambon, turut mempengaruhi pendapatan kendaraan terutama angkutan kota (angkot). Sehingga untuk retribusinya harus dikaji ulang. Yakni dibutuhkan kebijakan agar tidak memberatkan pemilik kendaraan di saat kondisi pandemi ini.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette mengaku, dengan adanya pandemi covid 19, Pemerintah Kota mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah penumpang. Tak hanya jumlah penumpang yang dibatasi, jumlah setoran hingga jumlah angkutan yang beroperasi juga dibatasi oleh Pemerintah Kota Ambon.

Hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan dari pemilik kendaraan, sehingga retribusi yang dibayarkan harus diambil kebijakan oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy untuk mempermudah pembayaran oleh pemilik kendaraan.

“Dishub akan bicarakan itu dengan pak Walikota, bahwa kita harus realistis. Selama sosial distancing, kita sudah membatasi jumlah penumpang dalam angkutan umum,” terang Sapulette, kepada wartawan, Rabu (3/6).

Disebutkan, sudah ada pertimbangan yang harus dikaji oleh Pemerintah Kota terkait masalah retribusi tersebut. Untuk nantinya dapat dapat diambil kebijakan yang menguntungkan bagi pemilik kendaraan maupun Pemerintah Kota sendiri.

“Kedua, nanti akan adanya penerapan ganjil genap dalam rangka pembatasan transportasi dan kegiatan masyarakat. Hal inilah yang akan menjadi pertimbangan terkait dengan masalah retribusi,” ujarnya.

Menurut dia, retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan, yakni retribusi terminal dan retribusi ijin angkutan.

“Retribusi izin angkutan itu harus dibayar setiap bulan. Sementara bagi mereka sudah ada pembatasan penumpang, nilai setoran ke pemilik kendaraan berkurang. Kemudian pembatasan jumlah angkutan yang dibatasi, itu akan mempengaruhi pendapatan mereka,” imbuhnya.

Dengan begitu, pihaknya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang ada kepada Walikota untuk nantinya bisa mendapatkan solusi terbaik.

Ia juga meminta kepada seluruh pemilik kendaraan untuk tetap mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Dan pihaknya akan mencari solusi untuk masalah retribusi.

“Nah itu akan ada kebijakan yang mesti diambil, supaya bisa memberikan kelonggaran bagi pengusaha angkutan dalam beroperasi seperti biasa,” kunci Sapulette. (DHT)

Comment