by

Ribuan Warga Belum Terima Bansos

Penanganan Covid-19 Kembali di Evaluasi
Ambon, BKA- Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon kembali mengevaluasi penanganan virus Corona di Kota Ambon. Rapat evaluasi yang dilakukan secara tertutup itu, menghadirkan seluruh Tim Gugus Tugas (Gustu) Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kota Ambon, di Balai Rakyat DPRD Ambon, Selasa (23/6).

Beberapa persoalan turut dibahas dalam rapat yang berlangsung lebih dari 3 jam itu. Diantaranya, konpensasi terhadap dunia usaha, kesiapan teknis Gugus Tugas selama PSBB, moda transporatsi, jaring pengaman sosial (JPS), serta anggaran yang telah digunakan selama penanganan Covid-19 di Kota Ambon.

Dengan menghadirkan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon selaku Ketua TAPD Kota Ambon, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, Dinas Sosial hingga DP3MD Kota Ambon.

Koordinator Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono mengaku, selain keluhan para pelaku usaha terhadap pelaksanaan PSBB hingga keluhan ribuan masyarakat terkait bantuan sosial, turut dibahas dalam rapat tersebut.

“Rapat evaluasi hari ini (kemarin), soal konpensasi dunia usaha, persiapan gustu soal pelaksanaan teknis seperti apa. Kemudian dari sisi transportasi, jaring pengaman sosial kemudian soal pasar juga, semua kita bahas. Sehingga DPRD lewat Pansus ini bisa mengetahui terkait kebijakan selama PSBB dilakukan. Kita bahas dari semua sisi,” ungkap atupono, di sela-sela rapat evaluasi tersebut.

Wakil Ketua DPRD kota Ambon ini menilai, seluruh tim Gustu Covid-19 Kota Ambon semua dihadirkan untuk menjelaskan terkait seluruh penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Salah satunya soal penggunaan anggaran yang telah dilakukan.

“Jadi persoalan anggaran juga kita bahas. Dan karena rapatnya masih jalan, jadi kita belum mengetahui keseluruhan anggaran yang sudah dikeluarkan. Nanti setelah ini baru kita sampaikan,” ujarnya.

Disinggung soal ribuan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial akibat terdampak Covid-19, Sekretaris DPC Gerindra ini mengaku, dari data sementara yang disampaikan ada sekitar 1.400 warga yang belum menerima bantuan sosial.

Termasuk ratusan kepala keluarga (KK) yang berdomisili di negeri Passo. Sehingga seluruhnya akan dibahas untuk diketahui apa kendala yang dialami Pemerintah Kota lewat Gugus Tugas.

“Jadi ada sekitar 1.400, termasuk 683 KK yang warga Passo itu. Kita sementara bicarakan ini terkait jaringan pengamanan sosial ini harus tuntas. Apapun kebijakan pemerintah, kalau jaring pengamanan sosial pasti jadi problem. Semoga seluruhnya bisa dituntaskan hari ini. Semoga tim Gustu lebih baik lagi bekerja untuk penanganan Covid-19 kedepan,” harapnya.

Latupono juga mengingatkan Pemerintah Kota lewat Gugus Tugas di lapangan, agar tidak memanfaatkan anggaran denda jika ada pelanggar yang diwajibkan membayar denda akibat melanggar aturan PSBB. Dan jika ada oknum yang mencari keuntungan dari denda tersebut, maka harus diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah Kota.

“Kalau misalnya ada denda, itu digunakan sebagai efek jerah. Tetapi prosedur denda ini harus transparan. Jangan sampai dipakai oknum untuk mengambil keuntungan dari rakyat. Dan kalau memang kedapatan, kita akan berkoordinasi dengan pak Wali untuk tindak tegas oknum tersebut,” pesan Latupoono. (UPE)

Comment