by

Rovik : Butuh Kerjasama Tangani Corona

Ambon, BKA- Pasca ditetapkan sebagai zona merah, tingkat penyebaran wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) khusus kota Ambon terus mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk itu, butuh kerjasama seluruh pihak dalam penanganan wabah mematikan ini.

Selain Kota Ambon, tingkat penyebaran Covid-19 pada beberapa kabupaten/kota lainnya di Maluku juga mengalami peningkatan. Maka selain Pemerintah Daerah lewat Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19, butuh keterlibatan masyarakat maupun stakeholder lainnya untuk bersama-sama menekan penyebaran virus corona ini.

“Seharusnya dalam penanganan Covid-19 di Maluku, perlu adanya kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Sehingga tidak menjadi alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Namun Kita harus optimis dan memberikan dorongan ke pemerintah untuk sama-sama melihat hal ini,” pinta Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, kepada awak media di gedung DPRD Provinsi, Karpan Ambon, Rabu (17/6).

Rovik menilai, sebelum diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka yang harus diperhatikan Pemerintah Kota Ambon yakni perlunya dilakukan sosialisasi terlebih dulu ke masyarakat.

“Itu kenapa ada status baru yang sebelumnya PKM ke PSBB, sehingga perlu ada sosialisasi. Selain Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan mungkin saja Pemkot lakukan gerakan rapid tes massal,”saran dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini akui, sebagai pemerintah sebelum memberlakukan PSBB, harus melibatkan seluruh stakeholder.

Agar dapat membantu mensosialisasikan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam memberlakukann PSBB nanti.

“Jadi perlu adanya keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi perempuan untuk sama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan tentu itu pasti ada anggarannya yang akan diberikan kepada mereka,” tandas Aleg PPP Dapil Kota Ambon ini.

Ia berharap, penerapan PSBB nantinya tidak merugikan masyarakat seperti yang terjadi saat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sesuai Perwali nomor 16 tahun 2020. Sehingga tujuan untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19 di Maluku benar-benar terjawab.

“Intinya kita sebagai representasi masyarakat sangat berharap, agar perapan PSBB nanti tidak menyusahkan masyarakat kecil. Seluruh persoalan yang timbul saat penerapan PKM, harus jadi evaluasi dalam penerapan PSBB. Makanya perlu libatkan semua pihak, sehingga tujuannya terlaksana demi menekan kasus corona di Maluku,” harapnya. (RHM)

Comment