by

RPH Tawiri Masih Terbengkalai

Ambon, BKA- Hampir lima tahun, Rumah Potong Hewan (RPH) yang dibangun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon di desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, masih terbengkalai. Padahal pembangunan proyek jumbo ini mencapai sekitar Rp 7 miliar lebih, lewat APBN dan APBD Kota Ambon.

Data yang dimiliki koran ini, proyek RPH Tawiri mulai dikerjakan sejak tahun 2015. Anggaran pembangunan awalnya dikucurkan sekitar Rp1,4 miliar lewat APBN. Namun di tahun 2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon kembali mengusulkan penambahan anggaran pembangunan RPH Tawiri sekitar Rp 4 miliar lewat Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari sekian miliaran rupiah itu, pembangunan RPH Tawiri tak kunjung selesai hingga memasuki tahun 2017. Di tahun itu, RPH Tawiri mulai dipertanyakan Komisi III DPRD Kota Ambon periode 2014-2019. Tinjuauan lapangan hingga rapat bersama antara Komisi III dan dinas terkait terus dilakukan. Namun banyak janji palsu yang disampaikan kepala dinas terkait untuk memfungsikan RPH Tawiri dalam waktu dekat.

Memasuki tahun 2018, dinas terkait mulai membeberkan kekurangan pada RPH tersebut. Yakni memerlukan beberapa pekerjaan untuk menyelesaikan proyek dimaksud. Diantaranya membangun Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), pengeboran air dan beberapa kelengkapan lainnya.

Komisi III DPRD Kota Ambon saat itu, dinilai tidak tegas dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pembangunan RPH Tawiri. Mau tak mau, APBD Kota Ambon akhirnya dikucurkan untuk melanjutkan pembangunan RPH.

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, Johny Arie Tupan bahkan berjanji bahwa RPH Tawiri akan difungsikan di awal tahun 2019. Alhasil, hingga pertengahan dan akhir tahun 2019, pembangunan RPH Tawiri belum juga difungsikan.

Dinas terkait berdalih, untuk memfungsikan RPH tersebut masih membutuhkan mobil cool box untuk distribusi daging dari Tawiri menuju pasar Mardika untuk dipasarkan. Sehingga pihaknya kembali berkoordinasi untuk mendatangkan mobil tersebut.

Faktanya, hingga saat ini mobil tersebut tak kunjung datang. Sementara Johny Arie Tupan selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon telah pensiun.

Komisi III DPRD saat ini sempat mempertanyakan siapakah yang bakalan ditunjuk Walikota Ambon, Richard Louhenapessy untuk menggantikan posisi Arie Tupan untuk menyelesaikan proyek jumbo tersebut. Pasalnya, hingga saat ini RPH Tawiri masih terbengkalai.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Jhon Mainake saat dikonfirmasi mengaku, Komisi masih terus mendorong agar proyek tersebut segera diselesaikan. Karena hingga saat ini RPH Tawiri belum mampu diselesaikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.

“Pekan kemarin itu kita sudah memanggil salah satu pejabat yang ditunjuk gantikan kepala dinas karena sudah pensiun. Dan dari penjelasanya itu bahwa masih terkendala dengan mobil coolbox, karena ketika daging yang diangkut itu harus dengan mobil yang memiliki pendingin. Dan kendalanya masih seperti itu,” terang Mainake, kepada koran ini, Minggu (2/8).

Ketua Fraksi Nasdem ini mengaku, Komisi tetap mendorong agar proyek tersebut segera diselesaikan. Bahkan komisi siap merekomendasikan kepada pihak Inspektorat hingga ke Kejaksaan jika ada temuan-temuan pada proyek itu.

“Sikap komisi tetap mendorong agar RPH itu harus diselesaikan. Tapi sampai saat ini belum ada temuan. Dan saat ditelusuri, mobil callbox itu yang lakukan pengadaan justru bagian umum, makanya kita dorong harus segera dipercepat. Karena memang Dinas Pertanian ini dia juga mengkover presoalan peternakan. Tapi kita akan dorong kalau memang ada temuan kita akan laporkan ke inpektorat baru ke kejaksaan,” tutup Mainake.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar mengaku, dari hasil tinjauan terakhir dan beberapa rapat evaluasi yang dilakukan bersama dinas terkait, banyak masalah yang ditemukan dalam proyek pembangunan RPH Tawiri.

Politisi PKB ini menilai, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, Arie Tupan, sudah diingatkan untuk menyelesaikan proyek RPH sebelum memasuki masa pensiun. Jika tidak, kadis tersebut harus diperiksa oleh pihak Kejaksaan terkait proyek amburadul itu.

“Pak Kadis Arie Tupan, harus segera menyelesaikan proyek RPH. Jika kemudian pensiun dan RPH belum difungsikan, maka pihak kejaksaan segera memeriksa pak kadis. Karena proyek ini bermasalah dan harus diperiksa. Apalagi anggarannya sudah sektiar 7 miliar lebih,” tandasnya belum lama ini. (UPE)

Comment