by

Saksi Ahli Sebut RMS Muncul Setelah Indonesia Merdeka

Ambon, BKA- Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, yang merupakan salah satu ahli tim hukum Presiden RI, menyebutkan, Republik Maluku Selatan (RMS) muncul setelah Indonesia Merdeka.

Hal itu dia sampaikan saat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku untuk memberikan pandangan hukum terkait kasus tindak pidana makar atau RMS, di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (2/9).

“Sejarah pembentukan RMS muncul setelah NKRI sudah terbentuk,” katanya.

Selain itu, dia juga mengurai defenisi makar. Menurutnya, makar dalam Bahasa Belanda disebut Anslag. Objeknya, apabila menyerang Presiden dan Wakil Presiden. Atau menyerang pemerintahan yang sah.

“Jika didalamnya ada kegiatan seperti yang disebutkan, maka itulah yang disebut makar,” ungkap Hiariej, pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ahmad Hukayat, didampingi Jenny Tulak dan Feliks R. Wuisan, selaku hakim anggota.

Pada persidangan yang digelar secara virtual itu, ketiga terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, yakni, Semuel Waileruly, Sarchi Sapury, Ronald Salawane dan Alfred Tutupary.

Walau begitu, begitu Hiariej dalam kesaksiannya itu tidak mau masuk lebih jauh pada pokok perkara. Dia hanya memberikan pandangan hukum.

“Jadi sebagai ahli, saya tidak mau masuk dalam pokok perkara. Saya hanya menjelaskan pandangan saya terkait dengan tindak pidana makar seperti apa. Dan sekali lagi, makar itu objeknya, apabila menyerang Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga menyerang pemerintahan yang sah,” singkat dia.

Usai mendengar keterangan ahli, hakim langsung menunda sidang untuk dilanjutkan hari ini, Kamis, 3 September 2020, untuk mendengar keterangan saksi ahli dari tim penasehat hukum terdakwa.

Terpisah, salah satu tim JPU Kejati Maluku, Sania Pentury, ketika ditemui di luar persidangan, mengatakan, dari semua yang disampaikan ahli Prof. Eddy O.S. Hiariej, sudah terurai jelas, kalau apa yang dilakukan para terdakwa masuk dalam perbuatan makar.

Mengapa? Perbuatan yang dilakukan itu sudah menyerang sebuah pemerintahan yang sah. Sehingga jaksa dengan satu bunga melati di pundak itu mengatakan, tindakan yang dilakukan para terdakwa sebelum masuk di dalam Mapolda Maluku sudah disebut makar.

“Jadi kesimpulan kami (JPU), jangankan bawa bendera, berkumpul saja itu sudah makar, karena sudah ada niat disitu,” tandas Pentury.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU Kejati Maluku, Augustina Ubleeuw, mengatakan, tindak pidana yang dilakukan tiga terdakwa yang mengaku petinggi Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan (FKM-RMS), yakni, menerobos masuk ke Polda Maluku dengan membawa bendera RMS sembari berteriak “Mena Muria”, Sabtu (25/4), sekitar pukul 15.45 WIT.

Ketiganya diketahui bernama, Simon Viktor Taihittu (56). Pekerjaan wiraswasta. Ia mengaku kepada penyidik adalah warga Batu Gajah, dan juga warga Tanggerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam FKM-RMS, ia selaku juru bicara.

Terdakwa Abner Litamahuputty alias Apet (44), warga di Kudamati, Lorong Rumah Tingkat. Tidak bekerja alias pengangguran. Tapi di FKM-RMS ia menjabat sebagai Wakil Ketua Perwakilan Tanah Air.

Kemudian Johanis Pattiasina (52), warga yang bermukim di Kayu Tiga, Dusun Soya, Kecamatan Sirimau ini adalah ASN pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Maluku. Sebelumnya ia bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Jabatannya di FKM-RMS selaku Sekretaris Perwakilan Tanah Air.

“ Ketiganya diancaman melanggar pasal Pasal 106 KUHP, Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pasal 160 KUHP tentang Menghasut,” tandas JPU.(SAD).

Comment