by

Samloy: Raja Porto Tidak Salahgunakan Anggaran

Ambon, BKA- Raja Porto, Marthen Nanlohy (59), akhirnya mengklarifikasi tudingan yang diarahkan kepadanya, terkait penyalahgunaan anggaran Kebun Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada tahun anggaran (TA) 2015, 2016 dan 2017.

Kuasa hukum Marthen Nanlohy, Rony Samloy, menilai kalau tudingan yang dialamatkan kepada kliennya itu merupakan konspirasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, untuk menjatuhkan kliennya dari jabatan Kepala Pemerintah Negeri Porto.

“Untuk diketahui, sejak tahun 2015 hingga saat ini, masih terus diberitakan tentang ADD/DD Porto dan Kebun PKK Negeri Porto. Padahal tidak pernah ada rancangan program pemberdayaan di Negeri Porto yang namanya Kebun PKK yang secara nyata dikelola masyarakat disana. Sebab, sesuai RAB Negeri Porto TA 2015, 2016 dan 2017, yang ditandatangani Ketua Saniri Negeri Porto, Zeth Tetelepta, tidak ada soal Kebun PKK. Memang Kebun PKK sempat ada dalam rancangan program TA 2017, dengan usulan anggaran di RAB sebesar Rp 8 juta untuk satu kebun saja. Akan tetapi, tahun 2017 itu anggarannya tidak pernah dicairkan. Nanti tahun 2018, baru anggaran soal Kebun PKK sebesar Rp 8 juta itu dimasukan saat pencairan tahap ketiga ADD/DD Porto. Tapi klien saya tidak pernah mengambil atau memerintah stafnya untuk mengambil dan menggunakan dana tersebut. Nah, kalau program pernah dirancang dan tidak terlaksana karena tidak ada anggarannya, mana mungkin ada berita yang menuding klien kami dan Saniri Negeri Porto menyalahgunakan Rp 378 juta anggaran Kebun PKK tersebut,” terang Samloy, Sabtu (18/7).

Bahkan, ungkap Samloy, tim Kejaksaan Negeri Masohi di Saparua pernah turun lapangan mengusut ADD/DD Porto tahun 2015 hingga 2017, namun tidak pernah menemukan penyalahgunaan anggaran soal Kebun PKK.

Sedangkan mengenai tudingan adanya mark-up dalam program-program ADD/DD Porto, Samloy menjelaskan, soal harga semen sesuai keputusan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan harga per sak Rp.108.000. Namun Pemerintah Negeri Porto hanya menganggarkan harga Rp 90.000 per sak, sudah termasuk biaya transportasi, buruh dan pajak.

“Akan tetapi sisa harga semen telah dikembalikan seluruhnya ke kas Negeri Porto,” papar Samloy.

Selain itu, tudingan terhadap kliennya yang sengaja melarikan diri ke Masohi, ibukota Kabupaten Maluku Tengah, merupakan isu tidak benar.

“Sebab selama proses hukum, klien saya selalu berada di tengah masyarakat Negeri Porto dan masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Porto dengan baik. Klien saya juga kooperatif untuk urusan apapun,” tambah Samloy.

Untuk itu, kliennya siap untuk menempuh jalur hukum terhadap oknum-oknum yang telah menudingnya melakukan penyalahgunaan anggaran DD dan ADD, terutama terkait anggaran Kebun PKK.

“Kami akan mempolisikan oknum-oknum di balik pemberitaan tidak benar, soal Kebun PKK Negeri Porto,” pungkasnya. (SAD).

Comment