by

Sapulette: Penahanan Tersangka Kewenangan Penyidik

Terkait Tersangka PLTMG
Ambon, BKA- Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan PLTMG 10 MV tahun 2016, di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, yakni, Ferry Tanaya alias FT dan AGL, belum juga ditahan oleh jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka pada ekposes perkara, beberapa waktu lalu. FT (59) ditetapkan sebagai tersangka sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-749/Q.1/Fd.1/05/ 2020,08 Mei 2020. Sedangkan AGL (46) yang merupakan PNS BPN Maluku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :B-750/Q.1/Fd.1/05/ 2020, tanggal 08 Mei 2020.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, ketika dikonfirmasi BeritaKota Ambon terkait progres selanjutnya dikasus dugaan korupsi yang menelan uang negara mencapai Rp. 6 miliar lebih itu, mengatakan, saat ini penyidik masih mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus tersebut.

“Setelah penetapan tersangka, saat ini penyidik sedang agendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” ungkap Sapulette, Rabu (10/6) kemarin.

Soal kapan dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka, Sapulette mengatakan, hal tersebut merupakan kewenangan tim penyidik yang menangani kasus itu.

“Soal penahanan itu wewenang penyidik. Silahkan diikuti saja proses penyidikan yang sedang berlangsung,” terang Sapulette singkat.

Sebelumnya diberitakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik telah memiliki bukti yang cukup.

Mereka pun disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG itu berada tepat di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Dalam proses jual beli lahan itu, diduga tidak melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat, Notaris dan Pemerintah Kabupaten Buru.

“Pengadaan lahan ini diduga murni salah bayar atau total loss,” ungkap Moch. Mukadar sebagai pelapor dalam kasus ini.

Dalam surat pelepasan hak lahan itu, Ferry Tanaya tidak mencantumkan atau menjelaskan mengenai status tanah yang diakui sebagai miliknya.

Tidak dimasukkannya penjelasan tentang status tanah itu diduga disengaja. Sebab lahan yang diakui Ferry Tanaya ini hanya berdasarkan Erfak tahun 1938. Sementara tanah berstatus Erfak sendiri, tidak bisa diperjual belikan.

“PLN juga semestinya jeli. Harusnya PLN tahu dan memahami mekanisme proses jual beli,” tambah Mukadar.

Perkara ini, lanjutnya, pernah dilaporkan ke Polda Maluku pada 29 Mei 2018 lalu, tentang dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilakukan PLN UIP Maluku. Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Polres Pulau Buru.

Kasus itu terpaksa dilaporkan karena PLN UIP Maluku tidak memiliki itikad baik. Sebab tanah yang dibeli tahun 2016 lalu itu, bukan milik Ferry Tanaya. Tapi Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar.

Kepemilikan tanah milik Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan Ferry Tanaya. Dimana Ferry menderita kekalahan saat persidangan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negera (TUN) Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, Kasasi Mahkamah Agung TUN dan terakhir di PK Perdata MA yang di tolak tanggal 30 Mei 2017.(SAD)

Comment