by

Satu Tahun Bui Untuk Sekretaris Panwaslu

Ambon, BKA- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada mantan Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Malteng, Yanti Nirahua dalam sidang yang digelar, Jumat (8/5) kemarin.

Didalam amar putusan majelis hakim, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 junto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Selain menjatuhkan hukuman setahun, terdakwa juga divonis membayar denda Rp 50 juta, subsider satu bulan penjara.
Vonis hakim itu lebih ringan tiga bulan dari tuntutan JPU Asmin Hamza dalam sidang sebelumnya menuntut terdakwa 1,3 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Sidang yang digelar secara online melalui video conference. Majelis hakim yang diketuai Jimmy Wally berada di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Sedangkan, tim penuntut umum di Kejaksaan Negeri Malteng berada di Kantor Kejati. Sementara terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Henry Lusikooy bersidang di Lapas Perempuan.

Didalam dakwaan JPU menyebutkan, tidak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi saat terdakwa diangkat selaku kepala sekretariat Panwas Malteng sesuai SK Kepala Sekretariat Panwas Maluku Nomor 10 tahun 2016 tertanggal 16 Juli 2016.

Pada tanggal yang sama, terdakwa juga ditunjuk selaku PPK pada Panwas Malteng dengan SK Nomor 10.A tahun 2016.

Sebagai PPK, terdakwa tidak melakukan kontrol dan pengendalian terhadap kontrak. Terdakwa juga tidak melakukan pengujian terhadap kwitansi dan alat bukti pembelian serta bukti-bukti pengeluaran lainnya. Alhasil, bendahara Johny Richard Wattimury menggunakan biaya sewa mobiler untuk membayar pembelian mobiler kantor.

Terdakwa juga tidak melakukan pengontrolan terhadap dana yang dikeluarkan bagi kegiatan rapat pembinaan sebanyak dua kali.
Seharusnya, setiap peserta mendapat jatah uang saku sebesar Rp.300.000. Namun Johny Richard Wattimury tidak membayarkannya. Begitu juga dengan anggaran kegiatan lainnya.

Perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain, sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.588.005.000. (SAD)

Comment