by

Sekda Serahkan Kepgub Ganti Rugi Lahan Waeapo

Ambon, BKA- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyerahkan Keputusan Gubernur (Kepgub) ganti rugi lahan bagi 40 kepala keluarga di sekitar Bendungan Waeapo, Kabupaten Buru.

Kepgub Nomor 386 tahun 2020 tentang penetapan besaran nilai santunan dan daftar nama penerima santunan atas lokasi pembangunan Bendungan Waeapo itu diserahkan Sekda Maluku kepada Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Marva Ranlaibu, secara virtual di lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin(13/7).

Sekda berharap, dengan penyerahan Kepgub tersebut, proses pembangunan Bendungan waeapo dapat segera dilakukan, tanpa ada kendala dari masyarakat.

“Saya berharap, kedepan tidak ada masalah lagi dengan proses, pembangunan segera dilakukan,” harap Sekda.

Menurut Sekda, pembangunan bendungan itu akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Buru, dan memberikan multiplier effect. Seperti, penyedian air baku, pembangkit listrik dan sarana pariwisata.

Sementara itu, Kepala BWS Maluku, Marva Ranlaibu, mengaku, awal rencana pembangunan Bendungan Waeapo itu dimulai pada 2017 lalu. Namun banyak persoalan yang terjadi, salah satunya soal ganti rugi lahan masyarakat sekitar bendungan.

Namun dengan adanya Kepgub tersebut, diharapkan proses pembangunan segera dilakukan, karena target selesai tahun 2022 sudah harus selesai.

Khusus untuk ganti rugi lahan masyarakat, akui Kepala BWS, pihaknya telah menyediakan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar bagi 40 kepala keluarga.

Uang tersebut nantinya akan diserahkan lewat buku rekening kepada masing-masing penerima santunan. Sehingga diharapkan, uang itu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ekonomi mereka.

“Saya minta masyarakat penerima bantuan, nanti bisa memanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi. Bukan untuk yang lain,” pesannya.

Dalam upaya pengerjaan proyek tersebut, Ranlaibu berharap, adanya partisipasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru untuk membantu BWS, agar selama pekerjaan, tidak ada lagi persoalan di lapangan, seperti, tuntutan masyarakat atas pembangunan asrama maupun penggusuran lahan.

“Kita siap untuk membangun sarana pendukung, seperti 9 tuntutan masyarakat. Saya harap, pemda setempat ikut membantu, agar proyek ini segera kita kerjakan, “harapnya.

Bupati Buru yang diwakili Asisten II Setda Buru, Abas Pelu, memberikan jaminan, kalau setelah proses pembayaran santunan itu selesai, maka tidak ada masalah lagi di lokasi pembangunan.

“Kita jamin, tidak ada lagi masalah dengan masyarakat setempat. Hanya mereka minta dibangun asrama dan penggusuran lokasi segera direalisasikan,” pungkas Pelu.(BKA-1)

Comment