by

Silahkan PSBB, Asal Ketahanan Ekonomi Warga Dijaga

Ambon, BKA- Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pendeta A.J.S. Werinussa, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar dapat menjaga ketahanan ekonomi warga ditengah PSBB.

“Silahkan saja buat PSBB atau apa namanya. Tapi yang penting, masyarakat ketahanan ekonominya terjaga,” kata Werinussa, kepada awak media di Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (13/6).

Hal itu penting. Jika PSBB diterapkan, tapi pemerintah tidak bisa menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, maka akan berdampak negatif. Bisa menjadi pemicu keributan antar warga dengan warga atau antar warga dengan pemerintah.

“Kalau mereka lapar, mereka bisa ribut. Itu yang tadi saya sampaikan dengan nada yang keras. Karena kami sudah stres bersama rakyat. Selaku tokoh agama, kami membantu pemerintah dalam bentuk apapun, tapi yang penting masyarakat harus makan. Itu intinya,” katanya.

Selain itu, dia mengkritik banyaknya regulasi yang dibuat pemerintah terkait upaya menekan angka penularan Covid-19. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan nantinya PSBB. Tapi sampai saat ini, angka pasien terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah.

“Nama diganti-ganti, mau PSBR, PKM dan PSBB, nanti setelah ini apa lagi? Tapi tingkat penularannya terus saja naik,” tandasnya.

Katanya, pemuka-pemuka agama sudah bekerja secara maksimal seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Namun angka penyebaran virus corona masih tinggi.

“Jadi tokoh agama sudah kerja maksimal, dan tidak ada satu gereja atau masjid dan lainnya, yang menjadi titik penyebaran Covid-19 kepada masyarakat. Karena buktinya kita sudah kerja maksimal, tapi tingkat penularannya terus naik. Berarti kita tidak bekerja. Bagi saya Pemerintah tidak serius,” bebernya.

Ia menilai, titik penyebaran Covid-19 kepada masyarakat lebih banyak terjadi di ruang publik. Sehingga dia meminta pemerintah untuk dapat mengendalikan aktivitas publik.

“Yang ada ini aktivitas publik. Ruang publik yang menjadi titip penyebaran. Wewenangnya ada di pemerintah. Pemerintah harus bisa mengendalikan aktivitas publik, mereka punya kewenangan itu dan mereka tahu mengendalikan aktivitas publik,” cetusnya.

Selain itu, dia mengusulkan, agar informasi perkembangan Covid-19 hanya diberikan kepada satu Gugus Tugas saja. Sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur.

“Sebaiknya ini satu saja Gugus Tugas, supaya perintahnya lebih jelas. Kalau tidak bisa lagi, tentara dan polisi saja yang ambil alih,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat Maluku untuk tetap optimistis dan berdoa, agar pemerintah bisa menyelesaikan bencana non alam tersebut.(BKA-1)

Comment