by

Sinergitas Pemerintah Daerah Dinilai Lemah

Ambon, BKA- Sinergitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam mengentaskan berbagai persoalan kesehatan, dinilai lemah. Baik penanganan wabah Corona, penyakit DBD dan lainnya di kota Ambon.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Kota Ambon, Morist Tamaela, kepada wartawan usai Paripurna HUT Kota Ambon ke 445 tahun, di Balai Rakyat DPRD Ambon, Sabtu (5/9).

“Pemkot tentu sudah membuka diri. Tapi peran Pemprov Maluku dalam hal ini gubernur dan jajaran lainnya untuk mengentaskan persoalan kesehatan di Ambon di tengah pandemi ini, saya kira masih pincang atau lemah. Padahal harus ada kerjasama yang baik antara Pemprov dan Pemkot,” tandas Tamaela.

Menurutnya, perayaan HUT Kota Ambon hari ini dengan tema Ambon Sehat, maka Pemkot Ambon harus lebih konsen dan serius dalam memutus mata rantai Covid-19.

Termasuk dalam menangani penyakit berbahaya lainnya seperti DBD, gizi buruk atau upaya pencegahan stunting dan lainnya lewat Dinas Kesehatan kota maupun provinsi. Yakni harus fokus dan terprogres, artinya harus ada konsep yang benar-benar rill tersampaikan ke publik.

“Tidak semata dengan program atau konsep, tapi gregetnya itu tidak dapat. Artinya bicara kesehatan, apa yang dilakukan di tengah pandemi, bagaimana mengentaskan DBD, gizi buruk dan lainnya. Bukan sekedar simbolis untuk dioponikan atau di wacanakan. Ini harus merata dan terlaksana sampai ke elemen tingkat bawah,” cetusnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon ini menilai, kinerja Pemkot belum tentu maksimal tanpa campur tangan Pemprov Maluku untuk kota Ambon.

Bahkan kata dia, Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon harus berkaca dari daerah lain, seperti daerah Jawa Timur dan NTT yang mampu berkolaborasi mendukung ibukota provinsi untuk bangkit dari berbagai persoalan.

“Berkaca dari daerah lain, misalnya Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur. Kemudian Kupang dengan Gubernur NTT itu bersinergi. Dan menurut saya ini sesuatu hal yang tida terjalin baik. Intinya kerjasama, paling tidak ada rill kerjasama gubernur dengan walikota untuk bagaimana mengentaskan persoalan kesehatan di tengah pandemi ini” sebutnya.

Anggota DPRD dua periode ini mengaku, silahkan Pemprov maupun Pemkot menjustifikasi DPRD Ambon. Karena menurutnya, hal ini adalah fakta rill yang terjadi dan menjadi hambatan dalam persoalan penanganan kesehatan di kota Ambon.

“Kalau ini di dudukan satu hati, semua tokoh masyarakat dilibatkan bersama pemerintah dan bukan sekedar menyusun konsep kerjasama, tapi kerjasamanya itu harus rill kebawah. Anatara pemerintah, akademisi, media masyarakat, itu harus rill. Saya kira ini refleksi dan kita harap ini bisa terjadi,” tutup Tamaela. (UPE).

Comment