by

SKK Migas Komitmen Terapkan Etika dan Prinsip 4 Nos

Ambon, BKA- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan tetap mengedepankan etika dan prinsip 4 Nos yang meliputi No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) Rinto A. Pudyantoro mengungkapkan, dengan menerapkan 4 Nos tersebut, SKK Migas akan melarang segala bentuk penyuapan praktek kepentingan (Zero tolerance).

Sebab hal ini menurut dia, proyek migas yang yang nanti dibuka adalah proyek milik pemerintah, bukan milik pribadi dan kelompok tertentu.

“Kita akan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SBI) ISO 37001-2016 tentang SMAP,”Ungkap Pudyantoro dalam acara sosialisasi komunikasi Hulu Migas bersama Wartawan di wilayah Maluku dan Papua, yang berlangsung secara virtual, Jumat (17/7/2020) , kemarin.

Menurutnya, Tujuan penerapan SMAP ini untuk bisa melaksanakan tupoksi di Hulu Migas dan kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek plat merah itu agar bisa terhindar dari praktek penyuapan.

Selain itu,pengendalian, komitmen dan pengelolaan, ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan yang mengharuskan agar para pelaku bisnis menerapkan SMAP atau menerapkan anti penyuapan terhadap para pekerja masing-masing.

“Dan jika hal ini tidak dihiraukan sehingga ke depan terjadi praktek penyuapan terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan dengan menandatangani pakta integritas mewakili perusahan, maka langsung SKK Migas melakukan pengakhiran hubungan dengan rekan bisnis,” jelasnya dalam virtual dihadiri nara sumber Direktur Eksekutif Lembaga Pers. DR Soetomo (LPDS), Hendrayana S.H.,.M.H.yang juga membawakan materi terkait Hukum Pers dan Pentingnya Perusahan Pers.

Sementara itu, Dalam pemaparan materi yang dibawakan Direktur Eksekutif Lembaga Pers. DR Soetomo (LPDS), Hendrayana S.H.,.M.H.terkait Hukum Pers dan Pentingnya Perusahan Pers. Lebih menekankan soal legalitas perusahan pers di Indonesia.

Meski dengan jumlah perusahan Pers semakin hari bertambah, Magister hukum itu tidak pernah membatasinya karena merupakan hak warga negara, hanya saja sebagai instruksi dari Dewan Pers, Dewan Pers lebih mendorong agar Pers harus melakukan verifikasi perusahaan
“Kita di dewan Pers mendorong supaya Perusahan Pers dapat memiliki badan hukum dan syarat lainnya, pimpinan redaksi harus sudah mempunyai sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat Utama,” tandasnya.

Supaya diketahui Sosialisasi komunikasi Hulu Migas secara virtual ini diarahkan Kepala Departemen Humas SKK Migas Pamalu Galih W. Agusetiawan, juga menghadirkan pimpinan Kontraktor Kotrak kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Pamalu, untuk menyampaikan informasi terkait eksplorasi dan eksploitasi migas yang sementara dilakukan.

Pimpinan KKKS yang menyampaikan materi diantaranya Government & Public Affairs Manager BP Indonesia Budiman Moerdijat, Senior Manager Communication & Relations INPEX Masela, Ltd. Puri Minari, Executive Secretary Petrogas Basin Ltd Dinda Prilla, serta beberapa nara sumber lainnya. (*)

Comment