by

Soal LIN, DKP Diminta Jemput Bola

Ambon, BKA- Komis II DPRD Provinsi Maluku meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), untuk mengambil langkah cepat menjemput janji Pemerintah Pusat terkait Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Memang janji pusat terkait LIN sudah sejak lama. Tapi sampai kini belum terwujud.

Saat ini, janji tersebut kembali disampaikan. Bahkan terlihat keseriusan dari Pempus untuk merealisasikan hal itu. Sehingga itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh Pemprov Maluku.

“Soal LIN ini, saya kira harus ada upaya cepat dari Pemda. Kita tahu bersama, langkah pak Gubernur cukup cepat. Tetapi itu perlu juga diikuti dengan kecepatan dari OPD, yakni, Dinas Perikanan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saoda Tuankota Tethol, saat pertemuan dengan DKP Provinsi Maluku, Rabu (8/7).

Jika DKP lambat, katanya, maka perjuangan ini bisa terhambat. Karena banyak hal yang menjadi perhatian, mulai dari Infrastruktur jalan hingga cold storage yang sudah ada tapi belum disediakan listrik.

“Masih banyak yang harus diperhatikan oleh DKP. Dan untuk menjemput LIN ini, grand desain-nya harus cepat dari OPD. Kalau lambat, maka prosesnya juga lambat,” tegas politisi Gerindra ini.

Ditambahkan oleh Sekertaris Komisi II, Wahid Laitupa, untuk LIN, yang penting diperhatikan adalah produk hukum yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait dengan batasan-batasan.

Sejauh ini, kata dia, daerah diberikan ruang yang sangat pendek, hanya 12 mil laut. Sementara pusat, lebih besar. Tentu ini juga masalah.

“Saya khawatir, Kepres nanti tidak mengutamakan nelayan lokal di Maluku. Jadi kami minta, kebijakan ini harus didukung oleh Perda. Karena dari aspek regulasi kewenangan, kita di daerah sangat terbatas,” terang Wahid.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Abdul Haris, mengaku, untuk LIN, pihaknya telah siap bersama pemerintah daerah untuk memperjuangkan konsep yang telah ada.

Untuk mendukung semua itu, maka gold storage di beberapa kabupaten/kota yang hingga belum dimemiliki jalan, air bersih, termasuk listrik, akan diperhatikan. Termasuk, pengelolaan perikanan berbasis wilayah, juga menjadi perhatian.

“Kami telah siap, dan akan disesuaikan dengan irama pak Gubernur, agar LIN lebih cepat kita raih, untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” katanya.

Diharapkan, LIN dapat menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Maluku. Karena banyak hal yang didapatkan, mulai dari infarstruktur Kelautan dan Perikanan, semua akan dikembangkan di daerah.

Maluku saat ini memiliki 13 Pelabuhan perikanan, lima diantaranya telah beroperasi. Sementara delapan pelabuhan masih stagnan. Sehingga dengan adanya LIN, maka semua pelabuhan perikanan itu dapat di optimalkan.

Termasuk, katanya, penambahan armada kapal tangkap. Jika yang ditambah 100 kapal dengan ketentuan satu kapal 10 awak, maka ada seribu orang yang direkrut.

“Banyak hal yang didapat dari LIN ini. Terutama untuk Kelautan dan Perikanan,” pungkasnya.(RHM)

Comment