by

Sosialisasi PSBB Harus Maksimal

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon kembali diingatkan untuk melakukan sosialisasi secara maksimal ke masyarakat, terkait pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) usai Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sesuai Perwali nomor 16 tahun 2020 berakhir.

Hal ini disampaikan, agar penerapan PSBB lewat Peraturan Walikota (Perwali) nantinya dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Ambon. Bahkan draft dari Perwali tersebut harus disampaikan kepada publik agar dipahami, sehingga tidak lagi menimbulkan persoalan di masyarakat ketika diterapkan.

“Selaku mitra kita hanya mengingatkan Pemerintah Kota, bahwa penerapan PSBB harus disosialisasikan secara maksimal sampai ke tingkat RT/RW. Jangan sampai ada warga yang bertanya lagi soal kapan PSBB, trus aturannya seperti apa. Ini yang harus disosialisasikan merata,” ungkap Ketua Fraksi Nasdem Kota Ambon, Johny Mainake, saat dihubungi koran ini, Rabu (17/6).

Dikatakan, Perwali yang akan dijadikan sebagai paying hukum dalam penerapan PSBB nanti menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon.

Namun selaku mitra, draf dari perwali tersebut perlu disampaikan juga ke Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Ambon.

Sehingga DPRD juga dapat memberikan masukan-masukan agar menjadi pertimbangan Pemerintah Kota dalam penerapan PSBB nanti.

“Kita belum mengetahui soal draftnya. Tapi informasinya itu Pansus akan rapat dengan Pemerintah untuk mengetahui draft dari Perwali itu. Intinya, seluruh aturan dalam Perwali itu tujuannya untuk memutus mara rantai Covid-19. Dan kita DPRD tentu mendukung jika hal tersebut tidak merugikan masyarakat kecil,” pintanya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon ini berharap, draf dari Perwali tersebut secepatnya disampaikan ke DPRD agar DPRD juga bisa membantu mensosialisasikan Perwali untuk penerapan PSBB. Sehingga ada dukungan dari masyarakat selama pemberlakuan PSBB di Kota Ambon.

“Informasinya itu dalam minggu ini. Kita di DPRD juga berharap secepatnya draft dari Perwali itu bisa disampaikan. Agar kita sama-sama mendorong dan mensosialisasikan ke masyarakat. Dan kita harap masyarakat juga mendukung saat PSBB ini diterapkan. Sehingga angka Covid di Ambon ini bisa ditekan,” harap Anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota ini.

Anggota Komisi III DPRD kota Ambon lainnya, Yusuf Wally menambahkan, segala masukan dari DPRD ataupun masyarakat yang telah dibahas bersama Pemerintah Kota lewat dinas terkait PKM, harus menjadi bahan evaluasi untuk dimasukan dalam PSBB nanti.

Agar ketika diterapkan, tidak ada lagi penolakan dari masyarakat maupun pihak lain. Dan target Pemerintah Kota untuk memutus mata rantai Covid-19 di kota Ambon bisa terjawab.

“Kemarin kan Komisi III juga sudah sampaikan saat rapat bersama dengan dinas terkait soal hasil tinjauan di lapangan. Saat penerapan PKM ini kan ada beberapa penolakan dari masyarakat. Hal-hal seperti itu yang harus menjadi bahan evaluasi saat penerapan PSBB nanti. Intinya, ketika PSBB diterapkan tidak ada lagi penolakan dari masyarkaat. Dan penting itu adalah sosialisasi,” pungkas Wally. (UPE)

Comment