by

Studi Tiru Jadi Rujukan PSBB Transisi

Ambon, BKA- Hasil studi tiru yang baru selesai dilakukan sebagian Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon ke Tangerang Selatan pekan kemarin, diakui untuk mencari referensi terhadap pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Kota Ambon.

Hal ini ditegaskan Koordinator Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono dalam konferensi pers, di DPRD Ambon Belakang Soya, Selasa (21/7).

Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini menilai, perjalanan dinas yang dilakukan sebagian anggota pansus beserta pimpinan DPRD di tengah PSBB tahap II pekan kemarin, untuk mencari referensi terkait bagaimana penerapan PSBB yang diberlakukan pemerintah setempat.

“Perjalanan dinas itu penugasan jelas. Dalam tatib DPRD, pimpinan punya kewenangan tugaskan anggota DPRD. Dan perjalanan dinas ini penting, karena kita harus melihat daerah lain yang menerapkan PSBB. Dan di Tangsel itu sudah 5 kali terapkan PSBB dan ekonominya ambruk. Makanya ini jadi referensi,” tandas Latupono.

Selain penerapan PSBB, lanjut dia, Pansus juga mengunjungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta terkait penanganan kesehatan dan ekonomi yang harus sejalan dalam masa pandemi Covid-19.

“Maka itu kita minta Walikota tidak bisa PSBB jilid III, dan kita minta untuk PSBB transisi agar geliat ekonomi tetap jalan. Dan hari ini (kemarin) aktivitas ekonomi jalan, kecuali salon dan sebagainya. Jadi ekonomi tetap jalan dan penangan Covid tetap jalan,” terangnya.

Menurut dia, untuk Kota Ambon sendiri, penanganan kesehatan dan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19 harus tetap jalan bersamaan. Sehingga Pansus melakukan perjalanan dinas dalam rangka studi tiru ke Kota Tangsel sejak Rabu (15/7) pekan kemarin. Agar ada referensi bagi Pemerintah Kota Ambon untuk menerapkan PSBB transisi.

“Memang secara akal sehat tidak pantas kita ke sana (kota Tangsel), tapi mau tidak mau itu harus. Supaya ada referensi bagi kita untuk berikan sebuah masukan ke walikota dan PSBB transisi sudah jalan. Jadi soal polemik di internal DPRD itu biasa, karena ini kan lembaga politik,” ucap Latupono.

Ia menambahkan, dari hasil kunjungan ke BNPB, Pansus Covid-19 telah membahas terkait bantuan stimulus dari BNPB kepada kota Ambon. Salah satunya bantuan mobil PCR yang telah disampaikan Pemerintah Kota Ambon saat kunjungan kepala BNPB Pusat, Doni Monardo ke Kota Ambon bulan lalu.

“Kita sudah usulkan ke BNPB kalau bisa ada bantuan stimulus, minimal mobil PCR yang sudah disampaikan pak Walikota. Kita minta untuk diintervensi dari BNPB dan sudah ada lampu hijau. Dan Kepala BPBD kota Ambon sudah bawa surat ke kepala BNPB,” pungkasnya.

Disinggung soal penggunaan anggaran Covid-19 di Kota Ambon, anggota DPRD tiga periode ini melanjutkan, Pansus akan memanggil Gugus Tugas Kota untuk meminta rincian penggunaan anggaran Covid-19 yang telah digunakan selama ini. Yang mana diketahui telah terpakai sebesar Rp 22,4 miliar lebih.

Dirinya memastikan, tidak ada yang ditutupi antara DPRD dengan Pemerintah Kota lewat Gugus Tugas, terkait penggunaan anggaran Covid-19 di Kota Ambon. “Penggunaan anggaran Covid ini sudah 22,4 miliar lebih. Pansus sudah agendakan nanti kita panggil dan minta rincian penggunaan anggaran. Jadi tidak ada yang tidak transparan. Ini anggaran rakyat yang harus publik ketahui, anggaran sebesar itu buat apa saja,” tutup Latupono.

Seperti yang diberitakan koran ini, Senin (20/7), ada lima fraksi di DPRD Kota Ambon mengecam perjalanan dinas Pansus Covid-19 ke kota Tangsel. Sebab, perjalanan dinas tersebut tidak disampaikan kepada para anggota pansus yang merupakan keterwakilan dari lima fraksi. Diantarnaya, fraksi Nasdem, Perindo, Demokrat, Hanura dan PKB.

Bahkan agenda perjalanan dinas tersebut dinilai dilakukan secara diam-diam tanpa dibahas bersama pimpinan fraksi lainnya. Sehingga perjalanan dinas tersebut dinilai sebagai akal-akal Pansus untuk mendapat kucuran dana perjalanan dinas yang dikabarkan mencapai Rp 300 juta sekian. (UPE)

Comment