by

Tak Akurat, Rapid Test Dipertanyakan

Ambon, BKA- Komisi I DPRD Ambon akan kembali memanggil Dinas Kesehatan Kota untuk mempertanyakan ketidakakuratan rapid test yang selama ini digunakan untuk mendiagnosis virus Corona.

Hal ini berdasarkan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Terawan Agus Putranto, yang baru-baru ini viral di media sosial lantaran tidak lagi merekomendasikan rapid test karena tidak akurat.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir mengaku, pernyataan Menkes sangat tepat sekali jika rapid test tidak lagi digunakan sebagai alat pendeteksi seseorang reaktif tertular Corona. Karena secara ilmiah dan beberapa pendapat para ahli virus menyatakan, rapid test yang sering digunakan itu lebih mendeteksi terhadap antibodi seseorang.

“Rapid test itu tidak lagi ideal untuk dipakai mendeteksi apakah seseorang itu reaktif atau tidak terkait Corona. Karena beberapa fakta itu banyak sekali terjadi rapid test dan faktanya hasil rapid test tidak sesuai dengan hasil swab. Maka itu Komisi akan mengundang Dinas Kesehatan Kota untuk membahas ketidakakuratan rapid test ini,” tandasnya.

Politisi PKS ini menilai, berdasarkan beberapa pengetahuan serta informasi yang diterima, tingkat keakuratan rapid test dalam mendeteksi hanya berkisar 60-80 persen. Tetapi alat tersebut lebih kepada medeteksi antibodi seseorang.

Maka perlu ada sikap serius dari Pemerintah Kota maupun Provinsi melalui Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19. Untuk menyikapi penggunaan rapid test yang diusulkan untuk tidak lagi digunakan untuk melakukan tracking atau mendiagnosis seseorang terkonfirmasi reaktif Covid-19 sesuai pernyataan Menkes.

“Kami rasa ini penting disikapi secara baik, dibangun koroodinasi antara Pemkot dengan Pemprov lewat Gustu, untuk menyikapi soal ini. Apakah dengan kewenangan di daerah bisa menghentikan proses pemberlakuan rapid test itu ? Ini yang akan kita bahas nanti dengan dinas terkait,” sebutnya.

Anggot DPRD dua periode ini mengaku, selain tidak akurat, rapid test yang selalu disyaratkan bagi para pelaku perjalanan mandiri justru sangat memberatkan dan perlu untuk ditiadakan.

“Rapid test untuk tracking orang atau pasien itu dilakukan gratis. Tapi bagi pelaku perjalanan khusus, itu bayar dan memberatkan. Lalu bagaimana dengan pelaku perjalanan mandiri yang sehat ? bisa saja itu kebutuhan mendesak karena orang tua meninggal atau soal studi anak dan terpaksa harus keluarkan banyak uang untuk rapid test. Ini yang harusnya dipikirkan pemerintah,” saran dia.

Dituturkan, meski biaya rapid test telah disamaratakan dari pusat sampai daerah senilai Rp.150.000, namun hal ini harus dipikirkan kembali oleh pemerintah daerah. Apalagi sudah ada pernyataan dari Menkes untuk tidak lagi merekomendasikan alat tersebut karena tidak akurat.

Dan inilah yang nantinya dipertanyakan Komisi I dalam rapat evaluasi bersama Pemerintah Kota lewat dinas terkait. Bahkan akan menyampaikan hal ini kepada Pansus Covid-19 untuk mempertanyakan ketidak akuratan rapid test kepada Guga Tugas (Gustu) Covid-19 Kota Ambon.

“Apalagi warga yang bukan berKTP Ambon jika ingin rapid test, justru lebih mahal. Ini yang perlu disikapi bersama Pemerintah Kota dan Provonsi. Maka nanti kita akan tanyakan langsung ke dinas soal langkah pemerintah. Dan kita akan mempertanyakan ketidakakuratan rapid test nanti,” tutup Saidna. (UPE)

Comment