by

Tak Ikut Swab, ASN Dilarang Berkantor

Ambon, BKA- Sekretariat DPRD Maluku makin mempertegas aturan wajib swab test bagi seluruh ASN Sekretariat DPRD Maluku. Jika ada ASN yang tidak melakukan swab, maka dilarang untuk berkantor. Aturan ini juga berlaku bagi pegawai kontrak, staf ahli fraksi hingga wartawan terhitung sejak 17-23 September 2020.

Tidak sampai disitu saja, sanksi yang diberikan bagi ASN yang tidak menjalani swab test tahap I, II dan III, juga sampai pada penundaan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN selama dua bulan. Dan tidak diizinkan hadir selama belum mengikuti swab tes. Sementara bagi staf ahli maupun pendamping fraksi, gajinya akan ditahan selama 3 bulan.

Usai menjalami swab tes, Sekretaris DRPD Maluku, Bodewin M. Wattimena mengaku, apa yang diterapkan saat ini terkait swab tes, hanya bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kluster perkantoran. Sebab, kluster perkantoran semakin banyak ditemukan dari kalangan OTG.

Sehingga lewat kebijakan Pemprov Maluku lewat gubernur, yakni mewajibkan seluruh ASN dan pegawai kontrak lingkup Pemprov Maluku wajib melakukan pengambilan swab tes.

“Kami selaku pelaksana tentu saja ASN dan pegawai kontrak, kalau tidak mengikuti swab tes, itu pasti ada sanksinya.

Karena ini kebijakan organisasi, sehingga semua orang yang ada dalam organisasi harus tunduk terhadap kebijakan organsinasi. Sementara di luar itu, sifatnya kami hanya menghimbau. Tapi bagi ASN dan pegawai kontrak sifatnya wajib,” tegas Wattimena, kepada wartawan di gedung DPRD Maluku, Karpan Ambon, Kamis (17/9).

Sebagai penanggungjawab di Sekretariat DPRD, Wattimena, merasa bersyukur dengan animo ASN, pegawai kontrak maupun insan pers yang rasa kesadaran diri melakukan swab tes. Bahkan dari prediksi tahap pertama sesuai jadwal sebanyak 68 orang, tercatat kurang lebih 85 orang yang menjalani swab tes.
“Ini pertanda ASN maupun yang terlibat aktifitas di kantor dewan, cukup sadar akan kesehatan dirinya dan sekitarnya,” ucapnya.

Terkait penundaan gaji, tandas dia, jika ASN dan pegawai kontrak tidak berkantor lantaran tidak jalani swab tes, maka selama tidak berkantor secara otomatis jika belum swab tes, TKD nya juga tidak bisa dibayar. Serta gaji sebagai pegawai kontrak juga tidak dibayar.

“Ini bukan ancaman, tapi mekanismenya seperti itu. Kalau misalnya mereka tidak datang ikut swab pastinya dilarang masuk kantor. Dan kira-kira pegawai yang tidak masuk kantor, dapat gaji atau tidak tentu pasti tidak kan,” pesannya.

Dikatakan, jika dalam hasil swab tes ditemukan ada ASN positif Covid-19, sesuai protokol kesehatan yang rumahnya memenuhi syarat melakukan isolasi mandiri, maka karantina di rumah masing-masing. Sebaliknya jika tidak, bisa melakukan isolasi pada lokasi-lokasi yang disediakan pemerintah.

“Biasanya hasil swab baru bisa dilihat salama tiga hari, nanti kita tunggu saja. Begitu hasil sudah ada, pasti disampaikan Dinkes kepada saya,” tutupnya. (RHM)

Comment