by

Tak Patuhi SE Kemenkes, RS Akan Disanksi

Ambon, BKA- Klinik maupun rumah sakit (RS) swasta yang tidak mengindahkan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktur Pelayanan Kesehatan RI, Bambang Wibowo, Nomor HK.02.02/1/2875/2020 terkait batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Test Antibodi (RDT) sebesar Rp150.000, akan disanksi.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Meykal Pontoh. “Sanksi yang diberikan seperti sanksi administrasi, teguran dan lain sebagainya,” katanya, kemarin.

Untuk sanski yang diberikan kepada klinik maupun RS swasta yang bandel, lanjutnya, tergantung pemerintah kabupaten/kota setempat. Karena itu merupakan kewenangan mereka, mengingat izin operasional RS, baik RS TNI/Polri maupun swasta yang tipe C dan D, ditetapkan oleh kabupaten/kota.

Yang pastinya, pihaknya telah meneruskan surat edaran tersebut ke kabupaten/kota, untuk ditindaklanjuti agar disampaikan ke klinik dan RS swasta.

Dia berharap, klinik maupun RS yang melakukan RDT agar mematuhi surat edaran tersebut. “Tolonglah dijalankan sesuai edaran tersebut, karena ini surat edaran resmi dari Kementerian. Dimasa pendemi ini kan banyak yang mengalami kesulitan, ini yang juga harus kita rasakan bersama. Karena tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga turut merasakan dampak ini, apakah dia sehat atau sakit, semua terdampak. Makanya, kalau kita dirana pelayanan, kita harus perhitungkan kesulitan masyarakat. Jangan hanya pentingkan diri sendiri. Tolonglah jalankan apa yang diamanatkan Kementerian,” tandas Pontoh. (RHM)

Comment