by

Tangani Covid-19 Butuh Dukungan CSR

Ambon, BKA- Penanganan terhadap wabah Corona di Kota Ambon, dianggap tidak cukup jika hanya mengandalkan APBD maupun bantuan pemerintah lainnya. Tetapi juga butuh dukungan penuh dari seluruh BUMN, BUMD maupun pihak swasta lewat anggaran CSR.

“Masih ada persoalan terkait bantuan sosial, yang mana karena keterbatasan anggaran. Kita harap, penanganan Covid-19 ini tidak fokus pada APBD kita yang terbatas. Karena ada anggaran CSR yang cukup banyak dari BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya. Seperti Alfamidi, Pertamina, PLN dan lainnya lewat dukungan CSR,” tandas Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Rabu (8/7).

Politisi Gerindra ini menilai, sudah waktunya Pemerintah Kota Ambon menyurati seluruh BUMN dan pihak lainnya terkait anggaran CSR untuk mendukung penanganan Covid-19. Karena hingga saat ini, masih ada temuan ribuan warga yang belum menerima bansos.

Sebab ADD dan DD yang dikucurkan untuk bansos, belum dapat menkover seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Kalau masih persoalan seperti ini, kenapa tidak menyurati saja ke masing-masing BUMN dan lainnya untuk bantu Pemerintah Kota menyelesaikan bantuan ke masyarakat. Kalau hanya fokus pada APBD dan lainnya butuh waktu. Sementara ada program CSR, harusnya itu dimanfaatkan,” saran mantan Ketua Pansus CSR DPRD kota Ambon ini.

Dikatakan, keberadaan BUMN, BUMD serta sejumlah perusahaan swasta yang beroperasi di Kota Ambon wajib memberikan paritisipasi kepada daerah lewat CSR yang dimiliki. Untuk itu, perlu dimanfaatkan sesegera mungkin oleh Pemerintah Kota.

“Pemkot harusnya sudah mengkover itu. Atau mungkin saja sampai saat ini ada BMUN yang sudah beriukan bantuan, dan apakah itu diketahui Pemkot atau tidak. Bahkan besaran bantuan yang diberikan harus disampaikan ke Pemerintah kota sebagai paritisipasi mereka di Ambon. Maka itu kita harapkan, agar ada partisipasi juga lewat CSR dalam penanganan Covid-19,” pintanya.

Laturiuw menambahkan, selama pandemi Covid-19 dengan jumlah kasus yang sudah mencapai ratusan ini, yang menjadi persoalan bukan pada jumlah kasusnya. Melainkan pada persoalan bantuan sosial yang menjadi hak masyarakat.

Maka dengan bantuan sosial yang belum tersalurkan secara merata ini, perlu ada koordinasi antara Pemerintah Kota dengan para perusahaan pelat merah, daerah maupun swasta yang ada terkait kewajiban dana CSR.
“Kita sementara dihadapkan dengan masalah terkait ketersediaan anggaran yang terbatas, maka harusnya segera libatkan BUMN, BUMD maupun swasta lainnya agar ada dukungan dari anggaran CSR. Kalau tinggal diam saja, pertanyaannya kapan kita bisa membantu menyelesaikan persoalan bantuan sosial ini,” tutup Laturiuw (UPE).

Comment