by

Taspen Proteksi JKK dan JKM Bagi PPPK

Ambon, BKA- Pemerintah sebagai pemberi kerja wajib memberikan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta bantuan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Cabang Ambon, Mulyono, saat dikonfirmasi koran ini, Sabtu (13/6). Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, pemerintah wajib menindaklanjuti itu.

Dimana membawa dampak positif bagi para pegawai PPPK dan honorer, karena kesejahteraannya mulai terpikirkan dengan baik.

Dan PT Taspen (Persero) sendiri sebagai pengelola jaminan ASN yang berdasarkan PP nomor 70 tahun 2015 yang diubah dengan PP no 66 tahun 2017, siap untuk mengelola jaminan sosial bagi pegawai PPPK.

“Kami sebagai penyelenggara JHT, Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian bagi ASN dengan PPPK, JKK dan JKM bagi pegawai non-ASN (tenaga honorer) yang bertugas pada instansi pemerintah siap untuk itu,” tutur Mulyono.

Menindaklanjuti PP no 49 tahun 2018 itu, pihaknya menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah kabupaten/kota lainnya di seluruh wilayah Maluku.

Mulyono menilai, semua instansi pemerintah, ke depannya wajib melindungi pegawai PPPK dengan memberikan jaminan sosial sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang diturunkan ke PP no 49 tahun 2018.

“Melalui PP nomor 49 tahun 2018 pasal 99, menyatakan pegawai non ASN yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan sebagaimana berlaku bagi PPPK,” ujar dia.

Disebutkan, PP tersebut merupakan tindaklanjut dari PP nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Dimana pasal 2 ayat 2 menyatakan, bahwa program JKK dan JKM bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggaraan negara diatur dengan PP tersendiri.

“Dengan ini, kami berharap selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara serta non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah dapat mengkover seluruh peserta yang ada di Maluku. Guna mendapatkan jaminan sesuai PP yang berlaku. Terkait dengan pengenaan iuran akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan,” tutupnya. (KJH)

Comment