by

Terkuak, Farrahdhiba “Otak” Pembobolan BNI

Ambon, BKA- Sidang lanjutan kasus dugaan tipikor dan TPPU dana BNI Cabang Utama Ambon senilai Rp 58.950.000.000, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (28/4).

Pada sidang yang menghadirkan Wakil Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Utama Ambon, Noli Stevi Sahumena, sebagai saksi itu terkuak kalau terdakwa Farrahdhiba Yusuf yang saat itu menjabat Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon, merupakan “otak” dibalik kasus yang sementara disidangkan itu.

Menurut Noli, sesuai dana yang ditransfer ke rekening yang disiapkan Fara atau Farrahdhiba, kepada Kepala Cabang Pembantu (KCP) sama sekali tidak diketahui oleh pihak BNI. Sehingga apa yang dilakukan Fara merupakan perbuatan kejahatan dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam sidang yang berlangsung secara teleconfrence yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan, dibantu Jefry S Sinaga dan Bendhard Panjaitan selaku hakim anggota, itu dibuka untuk mendengarkan saksi perdana dari pihak BNI atau saksi pelapor terhadap enam terdakwa, masing-masing, Farrahdhiba Yusuf selaku mantan Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon, Marce Muskitta alias Ace selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Masohi, Krestianus Rumahlewang alias Kres KCP BNI Tual, Joseph Resley Maitimu alias Ocep selaku KCP BNI Aru, Soraya Pelu alias Ola alias Ibu Aya selaku orang suruhan terdakwa Fara, serta Andi Yahrizal Yahya alias Calu selaku Pimpinan Kas BNI Pasar Mardika.

Saksi mengungkapkan, kasus ini awalnya, dia bersama Pimpinan Kantor Cabang Utama BNI Ambon, Ferry Sia Siahainenia, berkunjung ke KCP Masohi. Tiba-tiba dalam perjalanan mendapat telepon dari salah satu pimpinan di KCP Aru, kalau ada selisih saldo kas. Yakni uang yang berada di rekening berjumlah Rp 29.650.000.000, tapi yang tervalidasi hanya sekitar Rp 800 juta.

Atas informasi tersebut, dia selaku penanggungjawab melayangkan laporan ke Polda Maluku. “Jadi saya lihat karena ada selisih, kemudian saya buat laporan. Itu pun saya diperintahkan pimpinan, sehingga kita laporkan ke Polda Maluku untuk mengusut kasus ini,” jelas Noli, dalam persidangan.

Lanjut dia, dalam laporan yang disampaikan juga dua laporan lain, terkait laporan pemalsuan dokumen dan kejahatan perbankan yang dilakukan para terdakwa.

“Yang mulia, dari laporan awal inilah dari pengembangan dan ditemukan transaksi yang tidak diketahui pihak bank. Semua itu dilakukan Fara sendiri, tanpa sepengetahuan pihak BNI,” terang Noli.

Dia mengungkapkan, ketika dilakukan koordinasi lanjutan, ternyata bukan hanya terjadi selisih Saldo kas di KCP Aru. Tapi juga di KCP Masohi, Tual dan Mardika. Semua itu dilakukan pimpinan KCP, karena diperintahkan terdakwa Fara yang saat itu menjabat Wakil Pimpinan Pemasaran BNI Cabang Utama Ambon.

“Untuk diketahui, saya bersama ibu Fara (terdakwa) merupakan unsur pimpinan. Namun kami punya wilayah kerja masing-masing. Jadi untuk transaksi yang terjadi di Aru, itu saya yang punya tanggungjawab. Makanya saya buat laporan,” bebernya.

Kemudian soal sistem cashback, jelas saksi, ternyata sistem tersebut memang ada. Namun hanya di tahun 2019 baru diberlakukan sisitem tersebut, dengan lamanya satu tahun berjalan baru diberikan cashbak kepada nasabah.

“Jadi memang ada sisitem itu di BNI. Tapi kalau tidak salah, itu tahun 2019. Kalau ditahun sebelumnya, saya sudah tidak tahu. Dan sistem ini kita lakukan sesuai SOP. Maksudnya, kalau mau buat cashback dengan nasabah, kita berikan formulir disitu. Tinggal nasabah tulis berapa jumlah uang yang disimpan. Tapi yang dilakukan Fara atau terdakwa ini tidak masuk dalam sistem perbankan kami, yang mulia,” jelasnya.

Mendengarkan pengakuan dari saksi, majelis hakim kemudian menanyakan soal uang 32 nasabah dalam berkas perkara. “Saya lihat, uang nasabah ini kan tidak dihitung dalam kerugian negara. Makanya saya mau tanya, ini sebenarnya kerugian di pihak nasabah atau pihak bank,” tanya ketua majelis hakim.

Saksi menjelaskan, kalau hingga kini BNI belum mengembalikan uang nasabah tersebut. “BNI belum kembalikan uang nasabah yang mulia. Semuanya masih dalam proses,” tandasnya.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim langsung menunda sidang hingga Selasa (5/5) , masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Sebelumnya diberitakan koran ini, keenam terdakwa kasus dugaan tipikor dan TPPU pada BNI Cabang Utama Ambon ini diadili Selasa (7/4), pekan kemarin.

Jaksa mendakwa mereka melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sedangkan untuk dakwaan subsidair melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Sedangkan untuk dakwaan primair kedua, ke enam terdakwa didakwa melanggar pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang jo pasal 55 ayat (1) k2-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Enam terdakwa itu diadili tiga majelis hakim,Pasti Tarigan selaku hakim ketua dibantu Jefry S. Sinaga dan Benhard Panjaitan selaku hakim anggota.

JPU dalam berkas dakwaan menyebutkan, tindak pidana yang dilakukan para terjadi awalnya terdakwa utama Fara pada Tahun 2012 menjabat selaku Karyawan BNI Ambon. saat itu dia menawarkan kepada beberapa nasabah yang dianggap sebagai nasabah prioritas suatu investasi dalam bentuk program cashback yakni penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbal hasil (return) dan bonus hingga mencapai 20 persen perbulan.

Dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh), dengan presentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, kemudian program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT BNI Ambon, padahal BNI tidak pernah mengeluarkan program dimaksud.melainkan program yang hanya dibuat terdakwa Fara untuk kepentingan pribadinya.

Selanjutnya terdakwa Fara pernah menawarkan beberapa program kepada nasabah pada tahun 2012 selaku custoner service di KCP Waihaong kepada nasabah-nasabah dengan program Tabungan Taplus modal, tabungan deposito,dengan nilai nominal uang berkisar puluhan miliaran (Terlampir dalam dakwaan).

Selanjutnya pada Tahun 2013-2014 sampai 2015, Fara menjabat selaku KCP Kas Mardika, dirinya pun turun melakukan program tersebut dengan berbagai jenis tabungan dengan nilai uang ratusan miliar.

Kemudian atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa lain,secara bersama-sama melakukan tindak pidana kejahatan bersama, yakni terjadi setoran uang tanpa diketahui fisik uang pada KCP Tual sebesar Rp. 19.800.000,000, KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000, KCP Aru sebesar Rp. 29.650.000.000. Sehingga terjadi kerugian pada BNI Cabang Utama Ambon sebesar Rp 58.950.000.000.

Dari uang-uang tersebut, terdakwa utama Farrahdhiba Yusuf yang saat itu menjabat selaku Wakil pimpinan PT BNI Cabang Utama Ambon memerintahkan untuk mentransfer ke rekening Fara yang sudah disiapkan.

Selain ke Fara, para KCP juga mentransfer ke rekening terdakwa Soraya Pelu. Atas perbuatan tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan itu sebanyak Rp 45.326.000.000. (Empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Atas perbuatan keenam terdakwa, membuat terjadi kerugian negara sesuai hitungan BPK RI sebesar Rp. Rp 58.950.000.000.(SAD)

Comment