by

Tersangka Korupsi Keuangan Desa Laha Harus Diekspos

Ambon, BKA- Praktisi hukum Maluku, Rony Samloy, mendesak aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon agar segera mengekspos penetapan tersangka kasus dugaan korupsi keuangan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Berdarkan informasi media, katanya, penyidik Kejari Ambon telah berjanji akan segera menetapkan tersangka kasus itu dalam waktu dekat. Namun belum juga direalisasikan sampai sekarang.

Tentu saja, hal tersebut hanya membingungkan masyarakat, terutama masyarakat Desa Laha, yang memang menantikan kepastian kasus dugaan korupsi itu.

“Sebagai praktisi hukum, kita tetap kawal aparat penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus korupsi di Maluku, terutama di Kota Ambon sendiri. Hal ini dilakukan demi menjawab kebingungan masyarakat Kota Ambon, yang sedang mengikuti perkembangan kasus Keuangan Desa Laha,” ungkap Samloy, ketika dimintai pendapatnya, Selasa (2/6).

Praktisi hukum yang juga jurnalis di Maluku itu menilai, jika memang Kejari Ambon belum mengambil langkah dalam mengekspos tersangka, maka sudah pasti kinerja jaksa harus dipertanyakan.

“Kan sederhana saja, kalau jaksa sudah kantongi dua alat bukti, maka sudah harus dilakukan gelar perkara. Dan kasus ini jelas statusnya sudah naik penyidikan, maka sudah pastinya bukti-bukti yang dikantongi sudah kuat. Sebab itu, penetapan tersangka harusnya sudah dilakukan,” tandas Rony.

Sebelumnya, Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Jaan Sariwating, mempertanyakan sejauhmana proses pengusutan kasus tersebut. Pasalnya, status kasus itu sudah naik penyidikan. Bahkan janji Kepala Seksi Intelejen Kejari Ambon, Sunoto, kalau kasus tersebut punya bukti kuat dan dalam waktu dekat akan digelar perkara untuk mengeskpos penetapan tersangka.

“Tapi janji-janji itu tidak tahu sampai kapan. Selaku LSM, saya pertanyakan sejauhmana pengusutan kasus ini,” ungkap Jaan kepada Berita Kota Ambon melalui selulernya, Kamis (7/5).

Kata dia, tim penyidik Kejari Ambon sepertinya tidak terbuka dalam penanganan kasus dugaan korupsi keuangan Desa Laha itu. Sehingga dirinya mengingatkan, agar selaku penegak hukum harus memikirkan kepentingan rakyat banyak, terutama warga Laha yang mengalami kerugian kas atau korban dari kasus ini.

“Apabila jaksa beralasan kalau ada Covid-19, alasan itu sudah lazim. Sebab sejak belum ada virus corona juga kasus ini terkatung-katung di meja penyidik Kejari Ambon,” tegasnya.

Lebih jauh dia menegaskan, apabila Kejari Ambon tidak serius dalam menangani kasusi ini, dirinya tidak segan-segan melaporkan Kajari Ambon ke Kajati Maluku. Sebab ada beberapa kasus yang dilaporkan ke Kejari Ambon, tidak pernah ada tindak lanjut.

“Jika memang Kejari Ambon itu tidak serius dalam menangani kasus, saya pasti lapor dia di Kajati. Ini kita buat demi kepentingan masyarakat. Jangan jaksa menganggap hal sepeleh saja. Dan sekali lagi, kalau kasus ini belum jalan, maka saya akan minta Kajati evaluasi dia (Kejari Ambon). Sebab selain pengusutan kasus keuangan Desa Laha, ada beberapa kasus yang dilaporkan juga tak diusut,” pungkasnya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Ambon, Sunoto, ketika dihubungi melalui selulernya belum lama in,i mengaku, tidak mau berkomentar.

Menurut dia, yang berhak berkomentar kasus tersebut adalah pimpinan dalam hal ini Kajari Ambon. “Kendati begitu, jika ada delegasi yang disampaikan pimpinan untuk saya menjawab, maka saya siap. Tapi kalau sejauh ini tidak ada delegasi pada saya, maka saya tidak mau bicara,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, penyidik Kejari Ambon memastikan menuntaskan kasus dugaan korupsi keuangan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon tahun 2012-2017 sebesar Rp 2 miliar. Bukti-bukti siapa yang diduga terlibat sudah dikantongi penyidik.

Sekedar tahu saja, dugaan tindak pidana korupsi tersebut bermula ketika CV Batu Prima yang melakukan galian C di Desa Laha meneken MoU dengan Pemdes Laha.

Dalam perjanjian itu, pemerintah desa bersedia memberikan izin kepada CV Batu Prima untuk beroperasi melakukan galian C di kawasan Air Sakula, Desa Laha, dengan kompensasi CV Batu Prima menyetor uang Rp 2 miliar kepada Pemerintah Desa Laha. Setelah MoU diteken, CV Batu Prima memberikan uang Rp 2 miliar sesuai perjanjian secara bertahap selama tahun 2012-2017.

Seharusnya setelah menerima uang dari CV Batu Prima, Pemerintah Desa Laha membuat peraturan negeri agar uang sebesar Rp 2 miliar itu dimasukan sebagai PAD Desa. Diduga Kepala Desa Laha saa itu, Said Laturua menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. (SAD)

Comment