by

Tersisa 6.544 KK Belum Terima BLT

Ambon, BKA- Dari jumlah 14.315 kepala keluarga (KK) di kota Ambon, tersisa 6.544 KK yang belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah. Ribuan KK ini nantinya diberikan pada bulan berikutnya lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa (DP3MD) Kota Ambon.

Ini disampaikan Kepala DP3MD Kota Ambon, Rulien Purmiasa, saat menghadiri rapat evaluasi lanjutan terkait bantuan sosial dengan Komisi I DPRD Kota Ambon, di ruang paripurna DPRD Ambon, Selasa (14/7).
Yakni dari jumlah 14.315 KK itu, sebanyak 7.771 KK telah diberikan BLT. Sehingga tersisa 6.544 KK yang nantinya diberikan BLT pada bulan berikutnya.

“Seperti yang tadi saya sampaikan, baru 7.771 KK yang telah menerima BLT pada bulan pertama. Dan sisanya 6.544 KK ini nanti diberikan pada bulan kedua,” tutur Purmiasa, kepada wartawan.

Diakuinya, hingga saat ini Pemerintah Kota Ambon masih tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk melapor jika belum terdata sebagai penerima bantuan akibat dampak Covid-19. Dan diperkirakan, dari jumlah penerima BLT yang belum tersentuh bantuan itu akan bertambah.
“Data itu belum rampung, karena data dari desa bergerak terus, sehingga kita terus membuka ruang untuk menerima data tambahan. Tetapi itu kita hanya bisa proses melalui bank, kalau sudah ada legalitas dalam bentuk SK penetapan penerima dari desa,” ujar dia.

Tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes menambahkan, dari laporan yang disampaikan terkait bantuan sosial yang ada, seluruhnya hampir mencapai 95 persen. Sementara sisanya belum menerima BLT, seperti desa Batumerah, Hative Kecil dan Passo.

Sebab, jumlah warga miskin terdampak Covid-19 pada tiga desa tersebut tidak dapat tercover lewat dana desa (DD) 65 persen dan alokasi dana desa (ADD) 35 persen yang dimiliki. Bahkan proses pendataan warga miskin yang belum terdata, masih tetap dilakukan lewat masing-masing RT/RW di kota Ambon.

“Bantuan ini ada dua jenis, yaitu dari pusat dan daerah. Kalau dari pusat itu BST, BPNT dan PKH sementara dari daerah itu BLT lewat dana desa dan ADD kemudian sembako di kelurahan. Dan setelah kita sinkronkan dengan data dinas, kita temukan itu hampir 95 persen warga yang sudah dapat bantuan sosial,” terang Pormes.

Politisi Golkar ini mengaku, untuk penerima BLT ini awalnya sudah terdata dan dibagikan, namun ternyata anggaran DD dan ADD yang dimiliki pada tiga desa tersebut tidak mampu mengcover seluruh penerima BLT.

Sehingga tersisa 6.544 KK yang belum menerima BLT di desa Batumerah, Passo dan Hative Kecil. Dan komisi sementara berembuk untuk nantinya membahas kembali persoalan ini dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon agar mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon atau lewat kebijakan Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon agar dapat menyalurkan bantuan sosial bagi ribuan warga yang belum terima BLT.

“Untuk tiga desa ini, kita akan lapor ke Banggar dan mungkin dari dinas juga laporkan ke pak Wali sehingga dibahas bersama TAPD untuk mencari solusi bagi warga yang tidak dapat dicover lewat DD dan ADD itu. Dan proses pendataan terus berjalan, karena Pemerintah Kota berikan ruang ke desa dan kelurahan untuk telusuri terus warga yang belum terima bantuan sosial,” imbuhnya.

Dan bagi yang belum menerima bantuan sosial, tambah Pormes, baik BLT, sembako atau PKH dan lainnya, diharapkan untuk melaporkan kepada pihak RT/RW atau lewat koordinator yang telah disiapkan di masing-masing desa kelurahan.

Sehingga seluruh masyarakat dapat terdata dan diberikan bantuan dari Pemerintah Kota akibat pandemi Covid-19.

“Jadi bagi yang belum segera melapor ke masing-masing koordinator atau RT dan RW setempat. Karena dinas juga sementara lakukan verifikasi, lantaran ada ada warga yang dapat PKH tapi dapat bantuan BST atau BLT, padahal kan satu KK hanya mendapatkan satu macam bantuan sosial dari pemerintah,” tutup Pormes. (UPE)

Comment