by

Tidak Ada Syarat Vaksinasi Untuk Mahasiswa UKIM

Ambon, BKA- Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) tidak mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti vaksinasi vaksin Covid-19 bagi mahasiswa, dosen maupun pegawai, sebagai syarat untuk dapat beraktivitas di kampus itu pada semester genap tahun akademik 2020/2021.

Rektor UKIM, Dr. Jafet Damamain, menegaskan, tidak ada syarat seperti yang dikeluarkan pihak kampus itu, sebagaimana informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

“Informasi yang beredar itu tidak benar. UKIM tidak pernah memberikan syarat seperti itu. Soal vaksinasi, itu urusan pemerintah. Bukan kampus,” terang Damamain, Senin (11/1).

Informasi yang benar, ungkapnya, jika pemerintah telah selesai melakukan vaksinasi, UKIM proyeksikan dapat melakukan kuliah tatap muka. Itu pun akan disesuaikan dengan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Saat ini, kata Damamain, proses perkuliahan maupun aktivitas lainnya di kampus tersebut, masih dilakukan secara Daring.

Bahkan proses tersebut, lanjut dia, masih akan tetap berjalan pada semester genap mendatang, jika Pemkot Ambon belum memberikan intruksi untuk perkuliahan atau belajar tatap muka.

“Jadi bisa saja setelah vaksin, kegiatan perkuliahan jalan secara tatap muka, kalau sudah ada intruksi Pemkot Ambon. Karena sepanjang belum ada intruksi, di semester genap juga pasti belum bisa tatap muka. Tetap jalan secara online. Intinya, kita ikut arahan pemerintah. Jadi tidak benar, ada syarat masuk semester genap harus divaksin,” terangnya

Untuk kebutuhan praktek program studi tertentu, pihaknya akan mengijinkan adanya praktek labortorium. Dengan syarat, menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya, kapasitas mahasiswa dalam laboratorium diperkecil.

“Misalnya, Program Studi Teknik Sipil dan Informatika, karena harus praktek di laboratorium. Kita ijinkan dengan catatan, jumlah mahasiswa dikurangi. Maksimal jumlah mahasiswa dalam satu ruangan adalah 15 orang. Tidak bisa lebih. Jadi untuk program studi tertentu saja yang bisa ijinkan tatap muka. Untuk prodi yang lain, akan tetap kita sesuaikan dengan keputusan pemerintah,” tandas mantan anggota DPRD Maluku ini. (LAM)

Comment