by

Tim Ahli Hukum Presiden Akan Bersaksi di Sidang RMS

Ambon, BKA- Salah satu tim ahli hukum Presiden RI, Joko Widodo, akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk bersaksi pada kasus dugaan tindak pidana makar, yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

Saksi ahli hukum pidana itu akan dihadirkan JPU Kejati Maluku untuk menanggapi saksi ahli internasional dan ahli hukum pidana yang akan dihadirkan tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa imon Viktor Taihittu, Abner Litamahuputty dan Johanis Pattiasina.

“Kita juga akan menghadirkan saksi ahli yang akan membatahkan semua keterangan saksi ahli yang akan dihadirkan penasehat hukum terdakwa. Ahli yang kita hadirkan adalah salah satu tim ahli hukum dari Presiden,” jelas sumber JPU, yang menolak namanya dikorankan kepada Beritakota Ambon, dipelataran Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (6/8).

Menurutnya, saksi ahli yang dihadirkan itu sangat profesional. Prestasinya sudah teruji. “Saksi yang kita hadirkan ini adalah saksi ahli yang berkompeten dalam bidang hukum pidana. Kalau siapa namanya, nanti waktu disidang baru diketahui,” jelasnya.

Dia menambahkan, saksi ahli yang dihadirkan dipersidangan nanti, akan menjelaskan secara komprehensif masalah keutuhan NKRI. Semuanya akan diuraikan satu persatu.

“Kalau PH bilang tindakan yang dibuat para terdakwa itu bukan makar, itu dalil mereka. Yang pasti saksi ahli akan bersaksi secara virtual di persidangan, akan menerangkan persoalan RMS secara keseluruhan,” tandasnya.

Sebelumnya salah satu (PH) ketiga terdakwa makar itu, Semuel Waileruly, mengungkapkan, tim PH akan menghadirkan dua saksi alhi hukum internasional untuk bersaksi dalam perkara RMS itu, yakni, Prof. Erick Brabendere dari Universitas Leden Belanda dan Prof. Egens dari Universitas Dublin di Irlandia.

Selain itu, mereka juga akan menghadirkan saksi ahli lainnya, yaitu, ahli hukum Tata Negara dari Unpatti, Prof .Mon Nirahua, saksi hukum pidana dari Unpatti Prof Jon Pasalbessy dan Direktur Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid.

“Enam saksi ahli ini akan merincikan tupoksi mereka masing-masing terkait perkara RMS dipersidangan lanjutan nanti. Misalnya, dua saksi ahli hukum internasional menjelaskan soal RMS, karena mereka pernah diundang PBB untuk menjelaskan tentang masyarakat adat dan status kebangsaan orang Maluku, yakni, apakah orang Maluku ini merupakan bangsa Indonesia atau bukan. Kemudian saksi ahli Prof Mon Nirahua dari Unpatti, akan menjelaskan tentang RMS dari sisi hukum Tata Negara, sah sebagai negara atau tidak. Kemudian saksi hukum pidana Jhon Pasalbessy, menjelaskan perbuatan tiga terdakwa itu merupakan perbuatan makar atau tidak. Serta saksi ahli Direktur Amnesti Internasoinal Indonesia akan menjelaskan perbuatan tiga orang itu tidak makar. Dan kalau bukan perbuatan makar, lalu mereka ditahan, maka pelanggaran HAM telah negara lakukan terhadap mereka,” tandas Waileruly, usai menggelar sidang di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (29/7).(SAD).

Comment