by

Tim II Covid-19 DPRD Tinjau Distributor

Ambon, BKA- Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Provinsi Maluku yang membawahi ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), berkunjungan ke sejumlah distributor di Kota Ambon, Jumat(19/6).

Kunjungan itu dilakukan untuk mengetahui pasti ketersdian sembako yang ada pada sejumlah distributor, maupun yang tersedia pada gudang Bulog Maluku yang berada dikawasan Negeri Halong, Kota Ambon.

Kunjungan itu dipimpin oleh Ketua Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Elvis Pattiselanno.

Selain meninjau ketersedian stok sembako pada distributor dan gudang Bulog Maluku, tim tersebut juga memonitoring dan mengevaluasi bantuan JPS.

“Saat ini kita memonitoring dan evaluasi bantuan JPS, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), padat karya tunai, kartu sembako, kartu prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi listrik. Kita juga memonitoring ketersediaan sembako, dan kemudian berkoordinasi dengan dinas terkait,” katanya.

Setelah mendengarkan banyak sekali laporan, tentang realisasi program jaring pengaman sosial di Maluku dari dinas dan badan terkait. Khusus pada Dinas Sosial Provinsi Maluku, katanya, ada tiga program, yakni, PKH, Program Sembako Gratis, dan beras bersubsidi.

Selama ini, kata Asis, seluruh Anggota DPRD Provinsi Maluku selalu mempermasalahkan soal data penerima jaring pengaman sosial tersebut. Sehingga masalah itu yang akan segera dievaluasi.

Untuk itu, pihaknya telah berdiskusi, dan memang masalahnya adalah lemahnya beberapa kabupaten/kota dalam memverifikasi dan mengupdate data penerima bantuan, khususnya pada Bank Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS).

“Jadi sebenarnya mereka harus meng-up-date terus, sehingga kemudian ketika ada kebutuhan nasional seperti sekarang ini, data-data yang ada harus ter-up-date,” tegas dia.

Menurutnya, ada banyak laporan, jika data yang digunakan saat ini merupakan data tahun 2015. “Inilah yang menjadi masalah. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, sudah melayangkan surat teguran kepada sejumlah kabupaten/kota yang ada di Maluku.

Untuk itu, dalam pendataan ulang, tentunya mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk terus-menerus mengupdate data dan data itu tentunya harus berasal dari perangkat yang paling bawah. “Selain itu, kita juga harus memilah dan memilih,” pungkasnya.(RHM)

Comment