by

Tuasikal Didesak Cabut SK Penjabat Seith

Ambon, BKA-Bupati Maluku Tengah (Malteng), Tuasikal Abua kembali didesak segera mencabut Surat Keputusan (SK) terhadap pengangkatan pengangkatan dan pelantikan Rifi Ramli Nukuhehe, sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Seith, kecamatan Leihitu.

Hal ini ditegaskan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMM) negeri Seith, saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Senin (6/7).

Para mahasiswa ini menilai, pengangkatan dan pelantikan penjabat KPN Seith tidak tidak sesuai dengan amanat peraturan daerah (Perda) nomor 03 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan pelantikan KPN pada Bab I Pasal 1 point (q).Koordinator Aksi, Hasyim Hatuina mengatakan, dalam Perda nomor 03 tersebut menjelaskan, penjabat KPN adalah perangkat negeri atau penjabat lain yang diangkat oleh bupati berdasarkan usulan Saniri Negeri atau BPN, guna melaksanakan tugas sebagai KPN sampai dilantik KPN definitif.

Menurut dia, Badan Saniri Negeri setempat pada tanggal 25 Mei 2020 telah menetapkan Mahyudi Honlisa untuk diusulkan ke Bupati Malteng agar dilantik menjadi penjabat KPN Negeri Seith. Namun yang dilantik adalah Rifi Ramli Nukuhehe, yang bukan merupakan usulan Badan Saniri Negeri.
“Yang diputuskan oleh Badan Saniri itu adalah saudara Mahyudi Honlisa, bukan Rifi Ramli Nukuhehe. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh Bupati tidak berdasarkan pada Perda. Makanya kita mendesak agar SK tersebut segera dicabut,” tegas Hasyim.

Dijelaskan, pelantikan Rifi Ramli Nukuhehe sebagai penjabat KPN Seith juga melanggar peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2015 tentang, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang mana tertuang dalam pasal 57 ayat 1, 2, dan 3.

Hasyim mengaku, persoalan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat Negeri Seith. Yang nantinya dapat memicu konflik internal antara sesama masyarakat Negeri Seith sendiri. Sebab, keberadaan lembaga Saniri seolah tidak dianggap oleh pemerintah kabupaten setempat.

Padahal, apa yang dilakukan oleh Saniri Negeri Seith atau BPN sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam perda nomor 03 tahun 2006 itu. Tapi penyimpangan terhadap perda justru dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri.

“Mestinya Pemerintah berikan contoh kepada masyarakat dengan mematuhi apa yang semestinya dipatuhi,” ujarnya.

Untuk itu, AMM negeri Seith mendesak Bupati Malteng segera mencabut SK Penjabat KPN Seith dan melantik Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Seith yang baru, yakni Mahyudi Honlisa, sesuai dengan ususlan BPN atau Saniri Negeri Seith.

“Kami mendesak Tuasikal Abua untuk memberhentikan Camat Leihitu, karena secara langsung terlibat dalam proses pelantikan penjabat Negeri Seith yang cacat secara hukum,” tegasnya.

Selain itu, mereka juga meminta Camat Leihitu agar tidak mengintervensi kinerja BPN atau Saniri Negeri Seith. Pihaknya mendesak Camat atau Bupati Malteng untuk segera mengintruksikan Penjabat Negeri Seith untuk menghentikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, AMM negeri Seith akan mengambil langkah strategis apabila dalam tenggat waktu 3 x 24 jam (3 hari), tuntutan tersebut ini tidak di indahkan oleh Bupati Malteng.

“Kami tegaskan, Bupati Malteng dan Camat Leihitu tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat. Kepada institusi kepolisian juga kami minta segera tindaklanjuti laporan ketua Saniri terhadap wakil ketua Saniri terkait penyalagunaan wewenang,” harapnya.
(UPE)

Comment