by

Tuntutan PMK 35, Sebagian SKPD Terancam Libur Pelayanan

Ambon, BKA- Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggelar rapat evaluasi bersama sejumlah OPD Pemkab SBT, terkait rasionalisasi anggaran dan penyesuaian APBD terhadap tuntutan Peraturan Mentri Keuangan (PMK 35 tahun 2020).

PMK 35 tahun 2020 mengatur tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020, dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Untuk memenuhi tuntunan tersebut, beberapa OPD teknis terancam tidak bisa melakukan pelayanan, lantaran pagu anggarannya di pangkas habis. Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD SBT, Abdullah Kelilau, Rabu (176).

Dia mengatakan, pemangkasan anggaran itu ketika dirata-ratakan, sekitar 35 persen anggaran belanja langsung dan tidak langsung setiap OPD. Sehingga hal itu sangat sangat berpotensi menggangu operasional pelayanan.

“Jadi ada beberapa OPD yang sudah tidak bisa lagi melakukan pelayanan, karena anggarannya sudah terpangkas habis. Misalnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Dinas ini sudah minus,” ungkapnya.

Selain OPD, kata Kelilau, pemangkasan juga di lakukan terhadap anggaran pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD, untuk penanganan Covid-19. “Sekitar Rp 102 milyar yang harus diserahkan kembali ke pemerintahan pusat,” tutupnya.(LAN)

Comment