by

Unpatti Usul Perbaikan Konsep Penanganan PSBB

Ambon, BKA- Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon mengusulkan sejumlah perbaikan dalam penanganan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon.

Usulan tentang penanganan PSBB Kota Ambon ini disampaikan ke Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku, pada rapat yang digelar di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (1/7).

Juru bicara Fakultas Hukum Unpatti, Hendrik Salmon, menyampaikan, dari hasil kajian dan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 tahun 2020, dinilai banyak berdampak negatif dan berpotensi memicu konflik.

Bahkan, katanya, penerapan Perwali Nomor 18 Tahun 2020, telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Sehingga hal itu berdampak kepada dosen yang merupakan akademisi.

Untuk itu, pihaknya pun membuat klarifikasi dan sandingan. Andai Perwali ingin diperpanjang, maka harus ada tahapan evaluasi, agar masyarakat tidak dirugikan.

“Evaluasinya terkait potensi konflik yang dilakukan masyarakat terhadap Perwali. Kita berharap, pos pemeriksaan tidak perlu ada, karena tidak berfungsi maksimal. Bagaimana kalau dialihkan ke wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah, hijau dan lainnya, agar RT/RW dapat diberdayakan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pihaknya, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) belum diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Hal itu salah satu penyebab masalah.

Bila kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, katanya, maka mata rantai virus corona akan sulit terputus. Karena untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat akan tetap melakukan aktivitas, yang sebagian besar masih tertumpuk di beberapa wilayah publik, seperti pasar.

“Kalau tidak terfasilitasi, mau tidak mau mereka menuju wilayah publik yang tidak diberikan satu pengaturan. Maka wabah itu akan tetap ada, tidak ada pemutusan. Untuk itu, kita kasih skenario. Kalau Perwali diperpanjang, boleh. Tapi mari kita evaluasi, naik atau turun,” katanya.

Lanjut Salmon, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan pemerintah di masa PSBB. Yakni, ketertiban, keamanan serta ekonomi masyarakat. Ketiga poin harus dieavaluasi dengan baik. Kalau semua berlangsung berbarengan, maka semua akan bisa berjalan dengan lancar.

“Jadi, tidak bisa kita melarang masyarakat tanpa memajukan ekonomi mereka. Ketiganya harus tetap jalan, supaya bisa berputar,” tutur Hendrik.

Dari usulan ini, Ketua Pelaksana Harian Gustu Maluku, Kasrul Selang, mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi usai usulan disampaikan.

Meski begitu, ukuran kinerja pemerintah didasarkan dari sejauh mana penetapan indikator keberhasilan sejak aturan PSBB diterapkan.

“Teman-teman dari kesehatan harus memaparkan ke kita, kondisi yang ada penyebaran letaknya ada dimana? Epidemiologinya itu nomor satu. Intinya masukan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Nanti kita cari bentuk evaluasinya seperti apa,” pungkasnya. (BKA-1)

Comment