by

Usulan PSBB di Ambon, Diprediksi Usai Lebaran

Ambon, BKA- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memprediksikan, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon, bakal diusulkan usai Lebaran Idul Fitri 1441 H. Pasalnya, pengusulan PSBB menjadi kewenangan Pemerintah Provins Maluku, untuk diusulkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Menurut Louhenapessy, saat ini Pemerintah Kota Ambon telah menyerahkan proposal PSBB kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk nantinya ditindaklanjuti. Mengingat, mekanisme usulan PSBB akan ditangani Pemerintah Provinsi.

“Kita telah sampaikan suratnya kepada provinsi. Mekanismenya nanti provinsi yang nanti akan meneruskan itu kepada Pemerintah Pusat,” ungkap Louhenapessy.

Ketua DPD II Golkar Kota Ambon ini mengaku, untuk Kementerian Kesehatan sendiri, saat menerima usulan dari Pemerintah Provinsi akan mengirimkan timnya untuk memverifikasi syarat usulan PSBB di Kota Ambon telah dipenuhi atau belum.

“Nanti kementerian kesehatan akan kirim timnya untuk verifikasi apakah memang Maluku itu, khususnya Ambon sudah siap atau belum. Kalau misalnya hasil verifikasi sudah siap berarti kita laksanakan,” tandasnya.

Louhenapessy bahkan akan mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) usai lebaran Idul Fitri, sesuai perkiraan terhadap usulan PSBB. Perwali tersebut akan mengatur pembatasan orang maupun moda transportasi.

“Saya mungkin memprediksikan setelah lebaran mungkin. Tapi nanti mendahului PSBB itu, akan dikeluarkan peraturan walikota dalam bentuk pembatasan pergerakan orang dan moda transportasi. Sebagai elaborasi dari peraturan gubernur tentang pembatasan yang sama,” sebutnya.

Dituturkan, Perwali dilakukan untuk membuat suatu aturan yang dapat dipatuhi oleh masyarakat saat PSBB diterapkan di Kota Ambon.

Sebab, PSBB harus dilaksanakan karena saat ini jumlah masyarakat yang terpapar wabah Corona terus naik. Bahkan memberikan rasa ketakutan bagi masyarakat yang ada.

Dengan begitu, PSBB akan menjadi langkah strategis untuk mengatur masyarakat dalam menghadapi pandemi covid 19.

“Yang paling utama itu satukan presepsi dengan masyarakat. PSBB ini sebetulnya hanya merupakan langkah sistematis untuk mengatur lagi masyarakat kota ini, supaya lebih siap dan lebih disiplin,” terangnya.

Untuk itu, seluruh aspek pemerintah harus bekerjasama dalam menghadapi masalah tersebut, mengingat Ambon merupakan ibukota provinsi.

“Karena kita prihatin betul ini tingkat masyarakat yang terpapar itu dia menonjok. Olehnya itu, Gugus Tugas Kota dibawah arahan dari Gugus Tugas Provinsi, karena kota ini juga ibukota provinsi,” tutup Louhenapessy. (DHT).

Comment