by

Wajib Pajak Dihimbau Sampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Ambon, BKA- Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, I Made Agus Hari Sentana, mengimbau para wajib pajak (WP) agar menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai yang diamanatkan undang-undang. Salah satunya menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Pph) orang pribadi, demi mengamankan penerimaan negara ditengah pandemik ini.
“Pembayaran pajak berperan vital dalam membangun negeri, karena pajak merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan penerimaan negara,” katanya, kepada koran ini saat ditemui diruang kerjanya, Jumat(26/6) di Ambon.

Dirinya pun secara khusus memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran ASN di seluruh OPD yang telah melaporkan SPT, sembari menghimbau bagi yang belum melaksanakan agar segera mengisi SPT, yang memang saat ini sementara diperpanjang waktu pelaporannya.

“Harapan saya seluruh ASN menaati aturan perpajakan yang berlaku sehingga turut menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, dengan kepatuhan wajib pajak akan laporan SPT ini, menjadi langkah strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara.

“Langkah yang dilakukan posisi saat ini adalah kepatuhan SPT. Dari 124 ribu wajib pajak untuk wajib pajak SPT yang baru melaporkan baru 47 persen. Padahal target kita 64 persen. Artinya masih kurang 20 ribu SPT lagi,” sebutnya.

Dengan kondisi tersebut, kita upayakan untuk menaikan SPT ini. Misalnya mulai dari ASN wajib lapor SPT, akan didata. Pemda-Pemda juga harus patuh.

“Kita akan surati sehingga para anggotanya harus melaporkan. Optimalisasinya, kami lakukan langkah-langkah memaksimalkan upayakan untuk menaikan penerimaan pajak namun harus melihat kondisi daerah,” ujarnya.

Upaya selanjutnya, lanjut Sentana, adalah dengan jemput bola atau langsung turun ke perusahaan atau instansi dan sentra perdagangan untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing.

“Dengan begitu, kontribusi yang meningkat dari pajak tersebut akan di gunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat berupa dana perimbangan dari pusat untuk daerah,” tutupnya. (KJH)

Comment