by

Walikota : Jangan Keliru Soal Data Misbar

Ambon, BKA- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengingatkan masyarakat untuk tidak keliru terhadap pembagian bantuan sosial, terkhusus masyarakat miskin baru (misbar) akibat pandemi Covid-19. Sebab, masih ada perdebatan saat pembagian bantuan di kelurahan maupun desa/negeri.

Menurutnya, untuk masyarakat yang ada di kelurahan akan mendapatkan bantuan berupa sembilan bahan pokok (sembako). Sedangkan masyarakat yang ada di desa atau negeri, akan mendapatkan bantuan tunai langsung (BTL).

Dimana untuk sembako akan dibagikan oleh Dinas SOsial Kota Ambon, sedangkan BTL untuk desa akan dibagikan lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa (DP3MD) Kota Ambon.

Sembako akan diberikan selama 9 bulan, yakni harga satu paket sembako nilainya mencapai Rp 200.000. Sementara BLT sendiri dibagikan selama 3 bulan, yaitu per bulan sebesar Rp 600.000. Sehingga jika ditotalkan untuk bantuan sembako dan BTl, nilainya sama besar Rp 1.800.000 per kepala keluarga (KK).

“Di tingkat kelurahan itu dalam bentuk sembako selama 9 bulan, di tingkat desa dalam bentuk bantuan tunai selama 3 bulan. Hasilnya secara kuantitatif juga sama, yaitu 3 bulan dapat 1,8 juta dan di kelurahan 9 bulan juga dia mendapat 1,8 juta. Jadi jangan keliru soal data misbar,” beber Louhenapessy, di Ambon, Sabtu (16/5).

Dengan begitu, masyarakat yang tidak mendapatkan sembako yang berada di lingkungan desa dapat memahami pembagian tersebut dengan baik. Bantuan tersebut merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang telah dicover dan didata dengan baik oleh instansi terkait.

“Itu bantuan yang berasal dari pemerintah provinsi maupun kota, bagi mereka yang berdampak langsung ataupun tidak langsung yang kita sebut orang-orang miskin baru. Itu yang di kover oleh Pemerintah Kota baik di tingkat lingkungan maupun desa,” jelasnya.

Ketua DPD II Golkar Kota Ambon ini menghimbau, jika ada pihak ketiga yang ingin berbagi kepada masyarakat kurang mampu atau terdampak Covid-19, maka bisa menggunakan jalur satu pintu.

Yaitu melalui Pemerintah Kota Ambon. Sebab, pihkanya memiliki data yang baik untuk masyarakat miskin baru yang ada di kota Ambon.
Tak hanya itu, dengan pihak ketiga menyalurkan bantuan melalui Pemerintah Kota akan meminimalisir dampak negatif di masyarakat. Mengingat, saat ini banyak masyarakat yang berpikir negatif tentang pembagian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kota.

“Kalau pihak ketiga ada yang mau kasih langsung, itu kadang yang bikin repot itu karena reaksi daripada publik itu kadang negatif. Ini sudah dapat kenapa dia dapat lagi. Kalau lewat 1 pintu paling tidak kita bisa mengaturnya secara baik, supaya mengurangi perbedaan dan reaksi-reaksi negatif dari masyarakat,” sarannya. (DHT)

Comment