by

Warga Ancam Duduki Kajari Aru

Ambon, BKA- Masyarakat Desa Koijabi, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, mengancam akan menduduki Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru, karena dinilai lambat menangani kasus dugaan korupsi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Desa Koijabi-Balatan tahun 2014 senilai Rp 3,4 miliar.

Padahal proyek yang diduga merugikan negara sebesar Rp1 miliar itu sudah dalam penyelidikin Kejari Kepulauan Aru selam tiga tahun lebih. Namun sampai saat ini, belum juga ada tersangka yang ditetapkan.

Salah satu tokoh pemuda Desa Koijabi, Amus Gainau, mengatakan, dia akan menggelar aksi demo dan menduduki Kantor Kejari Aru, guna mempresure penuntasan kasus itu. Terutama penetapan tersangka.

“Kalau penyidik lambat, maka dalam waktu dekat, kita akan hadir dan berorasi di Kantor Kejari. Bila perlu, kita akan bangun tenda dan menginap disana sampai ada kejelasan ditetapkannya tersangka dalam kasus itu. Ya ini bentuk sikap protes kita terhadap pihak penyidik Korps Adhyaksa, yang lambat dalam menangani kasus ini dan kasus-kasus lainnya,” kata Gainau, Minggu (2/8).

Politisi PDIP di Kabupaten Kepulauan Aru itu menduga, ada ada sesuatu hal yang terselubung dibalik penangan kasus ini. Sehingga sampai saat ini, belum juga ada penetapan tersangka.

“Ya, saya duga ada sesuatu hal yang terselubung dibalik penangan kasus ini,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru, Sesca Taberima, ketika dihubungi BeritaKota Ambon via whatsAppnya, Sabtu (1/8), mengaku, kasus ini sementara dalam proses penempatan tersangka. “Sementara dalam proses ya,” terang Taberima.

Lebih lanjut, menurut Taberima, penuntasan kasus ini sedikit terkendala karena kondisi wabah Covid-19. Walau begitu, pihaknya tetap bersikuku kasus ini harus tuntas.

“Kita tetap berkomitnen agar kasus ini tetap dituntaskan. Dan saya telah meminta bantu salah satu staf untuk mengecek kondisi terakhir proyek tersebut, termasuk memastikan keberadaan para saksi untuk dimintai keterangan tambahan, mengingat ada salah satu saksi yang sudah meninggal. Jadi saya harap, masyarakat bersabar. Kita akan tuntuskan,” janji Taberima.

Untuk diketahui, berdasarkan data BeritaKota Ambon, kasus dugaan korupsi proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MPSKI) Desa Koijabi-Balatan tahun 2014 mulai dilidik oleh Kejari Aru sejak 1 September 2016, dengan mengundang sejumlah pihak yang dianggap mengetahui kasus ini untuk dimintai keterangan.

Kemudian pada 12 Juni 2017, pihak BPMD juga dimintai keterangan. Awal Februari 2018, tim auditor BPK Perwakilan Provinsi Maluku bersama Penyidik Kejari Aru turun ke lokasi proyek di Desa Koijabi-Balatan.

Selanjutnya, April 2018 oleh tim audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku sudah selesai melakukan audit dan menetapkan kerugian Negara sebesar Rp 1 miliar lebih. Namun lagi-lagi penetapan tersangka kasus ini molor hingga kini. (WAL)

Comment