by

Warga Diminta Lapor Biaya Rapid Mahal

Ambon, BKA- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy meminta masyarakat untuk segera melapor ke Pemerintah Kota, jika masih ada biaya rapid test mandiri yang melebihi dari penetapan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) senilai Rp150.000.

Sebab berdasarkan surat edaran dari Kemenkes, biaya rapid test yang telah ditetapkan maksimal Rp 150.00 per orang. Dan jika ada pihak yang berlakukan harga rapid test melebihi itu, dapat dilaporkan ke pemerintah kota untuk diberikan teguran.

“Ini kan surat edaran resmi dari Kementrian dan itu mengikat semua institusi kesehatan. Masyarakat harus proaktif untuk melapor itu, harus itu,” tegas Louhenapessy, kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (9/7).
Menurutnya, berdasarkan surat edaran dari Kemenkes, biaya rapid test sendiri dimaksimalkan Rp150.000. Dan telah meningkat seluruh institusi kesehatan yang ada, termasuk Kota Ambon.


Dengan begitu masyarakat dapat melaporkan biaya rapid test yang mahal kepada Pemerintah Kota Ambon. Agar nantinya pemerintah kota dapat memanggil institusi kesehatan yang dilaporkan untuk dikonfirmasi.

“Tidak perlu lagi ada surat, karena itu sudah mengikat dengan seluruh rumah sakit. Kalau misalnya ada laporan aduan, mereka itu minta lebih baru kita kasih teguran. Kalau memang ada kasih masuk laporan resmi. Nanti kita Panggil untuk dikonfirmasi, tetapi tidak boleh memberatkan rakyat,” pesannya.

Politisi Golkar ini mengaku, Pemerintah Kota mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi kepada instansi mana saja yang bisa melaksanakan rapid test. Dan Pemerintah Kota juga berhak untuk memanggil institusi kesehatan yang ada saat dilaporkan oleh masyarakat.
“Pemerintah kota punya tugas untuk memberikan rekomendasi kepada instansi mana saja yang bisa melaksanakan rapid test. Rekomendasi itu yang dipakai sebagai pegangan untuk pergi berangkat pakai itu. Kalau itu di luar institusi itu, berarti otomatis itu tidak sah,” sebutnya.

Untuk rapid test sendiri, lanjut dia, biayanya tidak boleh mahal. Karena selain didasarkan pada surat edaran Kemenkes, sekalipun itu Perusahaan Terbatas (PT) juga tidak boleh memberatkan masyarakat yang ada.
Dan rapid test, memang berbayar untuk institusi kesehatan saat masyarakat ingin melakukan rapid test mandiri. Sedangkan rapid test dilakukan berdasarkan pada tracking oleh Pemerintah Kota itu digratiskan.
“Tapi harga itu pakai standar yang sama dengan pemerintah Rp150.000 itu maksimal. Kecuali mereka rapid karena adanya tracking Pemkot, itu gratis,” imbuh dia.

Untuk itu, dirinya meminta masyarakat lebih proaktif saat kedapatan ada biaya rapid test yang dilakukan melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. (DHT).

Comment