by

Warga Leihitu Minta Posko Covid Dipindahkan

Ambon, BKA- Warga Jazirah Leihitu minta Pemerintah Kota Ambon untuk segera mencabut posko Covid-19 yang berada wilayah Negeri Hattu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Warga berpendapat, posko tersebut harus didirikan di wilayah Kota Ambon. Namun yang terjadi sebaliknya, posko itu didirikan di wilayah Kabupaten Malteng.

“Posko Covid di wilayah Desa Hattu harus di pindahkan ke tapal batas Kota Ambon dan Maluku Tengah, sebab sangat meresahkan warga setempat yang mepunyai mata pencarian di sekitar posko itu. Apalagi posko masih dalam wilayah Leihitu Barat,” ujar Ketua DPP Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Jazirah Leihitu atau Hetu Upu Ana, Alter Sabandar, Kamis (11/6).

Menurutnya, Peraturan Walikota Ambon, Richard Lauhenapessy, Nomor 16 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) menimbulkan polemik di masyarakat. Dan hal tersebut cukup dirasakan oleh warga Jazirah.

Untuk itu, DPP Hetu Upu Ana secara tegas meminta perhatian Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengenai keresahan yang dirasakan warga tiga kecamatan di Jazirah, yakni, Jazirah Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu.

“Adanya Perwali Nomor 16 Tahun 2020 dan berlakunya PKM di Kota Ambon, sangat berdampak dan menimbulkan berbagai macam polemik di Masyarakat. Termasuk warga Jazirah Leihitu,” jelasnya.

Selain itu pembatasan moda transportasi sesuai Perwali No 16 tahun 2020 Pasal 29 dan 32 tentang pemberlakuan sistem ganjil dan genap serta pembatasan jam operasi, seharusnya tidak diberlakukan bagi angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari Jazirah.

Sebab aturan untuk AKDP, kata dia, sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur Maluku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yang paling penting, kata Sabandar, masyarakat Jazirah Leihitu yang akan berpergian ke Kota Ambon jangan dibebankan dengan surat keterangan (Suket), melainkan hanya dengan menunjukan identitas diri saja.

Hal itu dirasakan penting, karena hampir 8000 sampai 10.000 masyarakat Jazirah, melakukan aktivitas kesehariannya di Kota Ambon.

“Kami ingatkan kepada tim Gugus Kota Ambon yang berada di pintu masuk di tiga kecamatan di Jazirah, tidak mempunyai kewenangan mengurus AKDP. Jika Gugus Kota melakukan itu, maka kami akan melakukan aksi disetiap pos perbatasan pada tiga kecamatan di Jazirah Leihitu,” beber Sabandar.

Sementara itu, Ketua Bidan Humas DPP Hetu Upu Ana, Guntur Huat, juga mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, terkait dengan pemberlakuan Suket Sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas-puskesmas di Jazirah Leihitu.

Dia mempertanyakan kebijakan Pemkab Malteng, karena untuk mendapatkan Suket Sehat dari puskesmas, masyarakat dibebankan biaya antara Rp 20.000 hingga Rp 50.000.

“Semua anggaran penanganan Covid-19 bersumber dari APBD maupun ABPN. Untuk itu, kami meminta kepada Bupati dan Ketua Gugus Maluku Tengah untuk menjelaskan, kenapa sampai ada pungutan seperti itu. Apakah sudah sesuai prosedur atau sebaliknya,” pungkas Guntur. (RHM)

Comment