by

Warga Passo Diduga Diancam Tak Dapat BLT

Ambon, BKA- Ingin melaporkan dugaan pungli terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oknum staf Negeri Passo, warga Passo, Frans Lololuan justru diancam tidak akan mendapatkan BLT lanjutan dari Pemerintah Negeri Passo. Dirinya pun mendatangi DPRD Kota Ambon untuk melaporkan persoalan tersebut.

Kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (12/1), Frans membeberkan kelakuan busuk yang dilakukan oknum staf Negeri Passo kepadanya. Dimana pasca menerima BLT dari Pemerintah Negeri Passo sebesar Rp 1.800.000 untuk tiga bulan, sekitar tanggal 22 Desember 2020, salah satu staf bernama Milton kemudian mengantar pulang Frans dengan sepeda motor.

Namun di tengah perjalan, Milton berhenti di salah satu toko sembako. Di toko tersebut, Milton masih memegang uang BLT milik Frans. Sebagian uang itu kemudian dibelikan satu karton mie instans dan 1 karung beras 24 kg.

Anehnya, lanjut Frans, sisa uang yang dikembalikan kepada Frans, hanya sebesar Rp 600.000. Sementara Milton kemudian memasukan uang Rp 800.000 milik Milton kedalam dompetnya, dengan alasan uang tersebut untuk biaya pemotongan BLT yang diterimanya.

“Jadi waktu sampai di toko itu, Beta (Saya) cuma dibeli beras satu karung dan sarimi satu karton denga beras. Jadi Milton bilang Ibu Bendahara suruh potong 800 ribu. Jadi saya hanya terima 600 ribu bawa pulang buat keluarga sama beras dan sarimi. Tapi waktu saya tanyakan ke Ibu Bendahara katanya tidak ada. Tapi saya diancam tidak akan mendapatkan BLT lagi kalau melaporkan hal ini kepada DPRD atau wartawan,” ungkap Frans.

Dirinya mengaku, sengaja datang ke DPRD untuk melaporkan hal ini. Bahkan sebelum sampai ke DPRD, persoalan yang terjadi di akhir Desember 2020 ini sudah dilaporkan ke Dinas Sosial, Karpan Ambon. Bahkan dinas sudah menghubungi pihak pemerintah Negeri passo terkait hal tersebut. Dan sudah dilakukan ganti rugi atas pungli Rp 800.000 yang dilakukan Milton kepadanya.

Namun dirinya tidak merasa puas, lantaran diancam tidak akan mendapatkan BLT lanjutan dari NEgeri Passo, sehingga dia nekat ingin melaporkan persoalan ini kepada DPRD Kota Ambon.

“Sudah diganti yang 800 ribu, tapi setelah itu saya diancam dari Pemerintah Negeri Passo, katanya tidak akan dapat BLT lagi. Memang saya belum punya KTP, tapi saya sudah tinggal lama di Passo. Berarti kan hak saya untuk dapat BLT. Yang saya kecewa ini karena ada ancaman,” pungkasnya.

Sementara itu, Bendahara Negeri Passo, Angela Pattipawael, saat dikonfirmasi koran ini membantah melakukan pungutan terhadap uang BLT milik Frans Lololuan. Menurutnya, terkait uang Rp 800.000 adalah persoalan antara stafnya Milton dengan Frans saat itu. Sehingga tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Negeri Passo.

Bahkan dirinya mengaku, BLT lanjutan tahap 4,5 dan 6 yang akan diterima Frans, sudah ada. Dan tinggal menunggu administrasi kependudukan berupa KTP dan KK dari Frans untuk menerima BLT tersebut.
Dijelaskan, awalnya Frans tidak diakomodir dalam BLT. Yakni sebelumnya ayah Frans bernama Paulus Lololuan yang terdaftar dalam BLT. Namun karena rasa iba, Pemerintah Negeri Passo kemudian mengakomodir Frans sebagai penerima BLT.

Dan dirinya telah mendapatkan BLT sebesar Rp 1.800.000 untuk tiga tahap, yakni per tahap sebesar Rp.600.000. Dan seluruh BLT telah diserahkan kepada Frans saat itu.

“Frans ini masyarakat luar yang datang tinggal di Passo. Tidak ada kelengkapan administrasi. Dia (Frans) datang di kantor negeri Passo minta bantuan katanya istrinya sakit lalu kita bantu dia. Ditanya katanya tinggal di SMA 14. Karena rasa iba, saat rapat staf dengan saniri, kita masukan dia sebagai penerima BLT. Jadi Frans dengan bapaknya Paulus Lololuan. Adminitrasi mereka tidak ada, karena terus bolak balik ke Bank, akhirnya pihak bank menolak dan mereka telepon kita katanya bapaknya sakit, dan diminta bayar tunai saja. Dan oke, dia datang lalu stad kami bawa uang ke bapaknya di Lembah Argo. Kemudian untuk Frans, kita sudah bayar 1,8 juta. Frans datang kita langsung serahkan tahap 1,2 dan 3, dokumentasi tandatangan semua siap. Jadi Frans sudah terima, dan soal 800 ribu itu sudah diselesaikan,” ungkap Angela.

Sementara untuk BLT lanjutan, tutur Angela, Frans selalu bolak balik untuk mengecek BLT tersebut. Namun saat itu, bantuan tersebut belum juga masuk. Dan saat ini, BLT tersebut baru saja masuk, sehingga Frans diwajibkan untuk memasukan KTP dan KK, agar BLT lanjutan tersebut dapat diproses.

Angela bahkan mengaku, Frans sebelumnya telah melaporkan persoalan dugaan pemotongan 800 ribu kepada Dins Sosial, DP3AMD Kota Ambon, serta Polda Maluku. Dan persoalan tersebut sudah diselesaikan antara Frans dengan Milton. Dan tidak ada ancaman yang dilakukan Pemerintah Negeri Passo.

“Bantuan itu kan bertahap. Tapi Frans ini selalu bolak balik tanyakan itu. Kan tidak secepat itu, kita harus cek dulu untuk BLT ADD dari Pemkot sudah transfer apa belum. Sampai Frans bawa Polisi ke kantor negeri dan sudah diselesaikan. Soal pemotongan 800 ribu, itu antara Frans dengan staf kami Milton, itu diluar dari Pemerintah Negeri Passo. Karena BLT milik Frans sudah kami eksekusi. Dan soal Pemotongan itu antara Frans dengan Milton. Itu belanja barang itu secara pribadi dan Sudah selesai,” pungkas Angela.

Sementara itu, Staf Negeri Passo, Milton, saat dikonfirmasi juga membantah terkait pemotongan Rp 800.000 dari BLT milik Frans. Milton mengaku, uang tersebut hilang saat pergi berbelanja dengan Frans saat itu.

“Mungkin kesalahan katong (kita) dua. Mungkin uang jatuh lalu dia datang. Itu kesalahan katong dua mungkin uangnya jatuh atau uangnya kemana. Lalu sudah di selesaikannya. Tidak ada pemotongan 800 ribu. Tapi secara pribadi sudah saya sudah ganti. Dia (Frans) datang ke polda, dinas sosial dan DP3MD, kemudian dari dinas telepon lalu katong selesaikan itu. katong sudah ganti,” jawab Milton dengan dialek Ambon. (UPE)

Comment