by

Waspada BLT-DD Berbau Politik

Ambon, BKA- Ada empat kabupaten di Provinsi Maluku yang akan melaksanakan Pilkada, ditengah pandemi Covid-19 yang menerpa masyarakat.

Tentu saja hal itu dinilai riskan, karena rawan penyimpangan. Masyarakat yang secara ekonomi terdampak wabah Covid-19, tentu saja sangat membutuhkan bantuan.

Sedangkan bantuan yang diprogramkan pemerintah, terutama Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sampai saat ini masih dikeluhkan, karena ada sebagian yang belum disalurkan.

Di tengah “teriakan” masyarakat itu, tentu sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Terutama mereka yang memiliki kepentingan terhadap masyarakat.

Aziz Hentihu

Di Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada, yakni, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru, tentu saja program bantuan pemerintah itu dapat dipolitisir.

Untuk itu, Anggota DPRD Maluku, Aziz Hentihu, mengingatkan semua Kepala Desa, agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ke masyarakat harus tepat sasaran. Jangan pilih kasih dalam penyalurannya.

Karena memang, lanjutnya, bantuan pemerintah itu diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan itu jangan dipolitisasi untuk kepentingan orang tertentu.

“Ini bantuan pemerintah untuk masalah kemanusiaan akibat Covid-19, bukan bantuan politik. Sehingga penyaluran harus tepat sasaran, tidak ada sistem pilih kasih,” ujar Aziz kepada media ini, Senin (29/6).

Instruksi Presiden RI sudah jelas. Dana Desa yang bersumber dari APBN itu diperuntukan sebagiannya untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh wabah Covid-19, agar beban mereka diringankan.

Selain itu, pendataan harus dilakukan dengan baik. Agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih kepada masyarakat, karena tentu akan menimbulkan rasa ketidakpuasan ditengah masyarakat itu sendiri.

“Warga yang sudah mendapatakan bantuan PKH, tidak lagi mendapatakan bantuan BLT-DD. Ini yang harus dibedakan, sehingga tidak terjadi kesalapahaman di masyarakat,” katanya.

Tidak hanya meminta kepala desa untuk menyalurkan BLT-DD dengan tepat, katanya, namun DPRD juga akan melakukan pengawalan terhadap penyaluran BLT-DD tersebut sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Karena memang itu merupakan bagian dari tugas parlemen.

“Saya kira instruksi Presiden sudah jelas. DD yang sebelumnya diperuntukan untuk pembangunan desa, kali ini sebagiannya untuk bantu masyarakat terdampak Covid-19. Jika dilapangan ada yang utamakan kepentingan politik. Ini tidak boleh didiamkan. Harus diusut tuntas,” tegas Aziz.

Anggota DPRD Maluku dapil Kabupaten Buru-Buru Selatan ini mengatakan, untuk daerah penghasil minyak kayu putih itu belum ada keluhan signifikan dari masyarakat terkait penyaluran BLT-DD. Itu artinya, masih sesuai prosedur. Tetapi, jika ada laporan penyaluran tidak tepat sasaran, maka harus ditindak.

“Untuk Kabupaten Buru, selama beberapa bulan saya disini, belum ada inforrmasi atau laporan terkait pembangian BLT-DD tidak tepat sasaran. Namun, kami pantau terus. Jangan sampai itu terjadi,” bebernya.

Ditanya untuk Buru Selatan, Desa Lena, Kecamatan Waesama, pembagian BLT-DD hanya kepada orang tertentu yang dekat dengan kepala desa, bahkan kades libatkan sebagian besar keluarganya meski yang belum berkeluarga sebagai penerima. Aziz mengatakan, jika yang terjadi benar, maka harus diusut tuntas. Karena itu bagian dari melakukan penipuan kepada masyarakat dan tidak mengindahkan perintah pemerintah pusat.

“Jujur saya baru dengar, kalau ada seperti itu di Bursel. Jika benar, maka ini kesalahan fatal yang dilakukan kepala desa. Apalagi dia lebih utamakan keluarga dan orang dekat. Ini berbahaya,” tandas Anggota Komisi II DPRD Maluku ini.(RHM)

Comment