by

Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi

Kejati Maluku Gelar Rapat Online

Ambon, BKA- Demi mewujudkan birokrasi bebas korupsi, Kejaksaan Tinggi Maluku kembali menggelar Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi melalui sarana video conference yang diikuti jajaran Kejaksaan Negeri Se-Maluku, langsung dari Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (28/5).

Kepala Kejaksaan (Kajati) Tinggi Maluku, Yudi Handono, dalam arahannya menyampaikan, sesuai Surat Jaksa Agung Muda Pengawasan No : B-79/M/Hjw/05/2020, 20 Mei 2020, tentang Penilaian Satuan Kerja Yang Diusulkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020, agar setiap Kejaksaan Negeri mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian dimaksud terutama enam areal perubahan.

“Semua Kejaksaan Negeri telah diusulkan dengan pertimbangan agar ada perkembangan dan ada persiapan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani (WBBM),” jelasnya.

Lebih jelasnya, Kajati mengajak semua Kejari untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Diakhir arahannya, Kajati mengajak semua berkarya dan berprestasi meskipun di tengah Pandemi Covid 19, sehingga dapat meninggalkan kenangan yang indah dan rekam jejak yang baik di tempat penugasan masing-masing

Ditempat yang sama, Wajakati Maluku, Dr. Undang Mugopal, dalam arahannya menyampaikan, rapat ini penting untuk menghadapi penilaian dari Tim Penilai Internal dari Kejaksaan Agung RI pada 16 Juni 2020 mendatang.

Kemudian, agar para Kajari mempersiapkan tempat khusus untuk pelaksanaan vicon, termasuk sarana prasarana pendukung lain, sehingga pada tanggal 16 ketika proses penilaian dilakukan semuanya sudah siap (ready).

Kata orang nomor dua di Kantor Kejati Maluku itu, tim penilai akan memberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan, sehingga diharapkan yang melakukan pemaparan adalah Kajari secara langsung. Tidak boleh diwakilkan.

“Pada tanggal 16 nanti adalah penilaian dari tim penilai internal dari Kejaksaan Agung, dan pada puncaknya akan ada penilaian dari Tim Penilai Eksternal, yang terdiri dari KemenPAN-RB, KPK, Ombudsman, dan Bidang Pengawasan Kejagung RI,” jelasnya.

Diakhir arahannya, Wakajati berharap, baik Kejati Maluku maupun semua Kejari yang diusulkan dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM.(SAD)

Comment